Hamas Siapkan Pertemuan Besar Faksi Palestina di Mesir untuk Tentukan Masa Depan Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Hamas mengumumkan bahwa Mesir akan menjadi tuan rumah konferensi besar yang mempertemukan seluruh faksi Palestina untuk membahas masa depan Jalur Gaza setelah perang berakhir.

Pertemuan ini disebut sebagai langkah penting menuju persatuan nasional, sekaligus menanggapi rencana gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Seorang pejabat senior Hamas menyebutkan bahwa dialog ini akan fokus pada persatuan Palestina, administrasi Gaza, serta mekanisme politik yang akan berlaku pascaperang.

"Mesir akan menjadi tuan rumah dialog intra-Palestina tentang persatuan Palestina dan masa depan Gaza, termasuk administrasi Jalur Gaza", kata pejabat tersebut kepada AFP, dikutip dari Al-Arabiya.

Hamas sebelumnya menyatakan kesediaannya membebaskan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza berdasarkan kerangka gencatan senjata Trump, meski persoalan pelucutan senjata dan status politiknya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Hamas: Terima Rencana Trump 'Secara Prinsip'

Pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, menegaskan bahwa pihaknya menerima garis besar rencana gencatan senjata yang ditawarkan Trump 'pada prinsipnya'.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, ia menekankan bahwa implementasi rencana tersebut membutuhkan negosiasi detail dengan bantuan mediator internasional.

“Kami menyetujui rencana AS dalam garis besarnya, sebagai prinsip,” ujarnya, dikutip dari Anadolu Ajansi.

Ia menegaskan bahwa Hamas akan memasuki negosiasi atas semua isu yang terkait dengan gerakan dan persenjataannya.

“Misalnya, semua rincian mengenai pasukan penjaga perdamaian memerlukan pemahaman dan klarifikasi," tegasnya.

Baca juga: Israel Siap Jalankan Tahap Pertama Rencana Trump soal Gaza usai Respons Positif Hamas

Abu Marzouk juga menegaskan bahwa Hamas tidak dapat memutuskan nasib rakyat Palestina secara sepihak.

"Membentuk masa depan rakyat Palestina adalah isu nasional yang tidak dapat diputuskan oleh Hamas sendirian," terangnya.

Ia mengatakan, senjata Hamas suatu saat akan diserahkan kepada negara Palestina di masa depan.

"Hamas akan menyerahkan senjata kepada negara Palestina yang akan datang, dan siapa pun yang memerintah Gaza akan memegang senjata tersebut," katanya.

Sementara pemerintahan Gaza kemungkinan akan diberikan kepada otoritas independen yang mengacu pada Otoritas Palestina.

"Ada kesepakatan nasional untuk menyerahkan pemerintahan Gaza kepada pihak independen yang merujuk pada Otoritas Palestina," jelasnya.

Sikap Resmi Hamas

Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut telah melakukan konsultasi luas dengan faksi-faksi Palestina, mediator, dan sekutu regional sebelum menanggapi rencana Trump. 

Mereka menegaskan kesediaannya untuk:

• Membebaskan semua sandera Israel dan menyerahkan jenazah yang ditahan.
• Mengizinkan pemerintahan Gaza dijalankan oleh badan independen Palestina.
• Membahas isu-isu strategis dalam kerangka kesepakatan nasional yang merujuk pada hukum internasional.

"Isu-isu lain yang diangkat dalam usulan Presiden Trump mengenai masa depan Jalur Gaza dan hak-hak sah rakyat Palestina terkait dengan posisi nasional yang bersatu berdasarkan hukum dan resolusi internasional yang relevan," tegasnya.

Reaksi Amerika Serikat

Presiden Donald Trump, melalui unggahan di platform Truth Social, menyambut baik tanggapan Hamas. 

Ia meminta Israel segera menghentikan pemboman Gaza untuk memungkinkan proses pembebasan sandera.

“Berdasarkan pernyataan Hamas, saya yakin mereka siap untuk perdamaian abadi. Israel harus segera menghentikan pengeboman Gaza agar sandera dapat dibebaskan dengan cepat dan aman,” tulis Trump.

Trump menegaskan bahwa rencana 20 poinnya bukan hanya untuk menghentikan perang di Gaza, tetapi juga membuka jalan bagi perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.

Rencana tersebut mendapat dukungan dari puluhan negara, termasuk sejumlah negara Arab dan Muslim.

Rencana Perdamaian 20 Poin Trump untuk Gaza

Rencana perdamaian yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump disusun untuk mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan menuju stabilitas jangka panjang bagi rakyat Palestina dan Israel. 

Dikutip dari Al Jazeera, berikut uraian lengkap dari 20 poin tersebut:

1. Gaza Jadi Zona Bebas Teror

Gaza akan diubah menjadi wilayah yang bebas dari radikalisasi dan teror.

2. Pembangunan Kembali Gaza

Infrastruktur Gaza akan direhabilitasi dan dibangun kembali demi kepentingan rakyat Gaza yang telah lama menderita akibat konflik.

3. Penghentian Perang Segera

Jika kedua pihak menyetujui usulan ini, perang akan langsung dihentikan. 

Israel akan menarik pasukan ke garis yang disepakati sementara operasi militer dihentikan.

4. Pengembalian Sandera dalam 72 Jam

Dalam waktu 72 jam setelah Israel menerima perjanjian, semua sandera, baik hidup maupun jenazah akan dikembalikan.

5. Pertukaran Tahanan dan Jenazah

Setelah sandera dipulangkan, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup dan 1.700 tahanan Gaza pasca 7 Oktober 2023. 

Untuk setiap sandera yang dikembalikan jenazahnya, Israel akan membebaskan 15 jenazah warga Gaza.

6. Amnesti bagi Anggota Hamas

Anggota Hamas yang bersedia hidup damai dan menyerahkan senjata akan diberikan amnesti. 

Yang ingin meninggalkan Gaza akan difasilitasi perjalanan aman ke negara penerima.

7. Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza

Segera setelah kesepakatan, bantuan kemanusiaan akan mengalir ke Gaza, mencakup air, listrik, kesehatan, hingga pembersihan puing-puing.

8. Mekanisme Distribusi Bantuan Internasional

Distribusi bantuan akan dilakukan oleh PBB, Bulan Sabit Merah, dan lembaga internasional lain yang independen, tanpa campur tangan pihak berkonflik.

9. Perlintasan Rafah Dibuka

Perlintasan Rafah di Mesir akan dibuka dengan mekanisme internasional untuk memudahkan keluar-masuk warga dan barang.

10. Pemerintahan Transisi Gaza

Gaza akan dipimpin pemerintahan sementara teknokratis dan apolitis, yang terdiri dari warga Palestina serta pakar internasional.

11. Pengawasan Dewan Perdamaian Internasional

Sebuah badan transisi internasional bernama “Dewan Perdamaian” akan mengawasi Gaza. 

Dewan ini dipimpin Trump dan melibatkan tokoh dunia, termasuk mantan PM Inggris Tony Blair.

12. Standar Pemerintahan Modern

Dewan Perdamaian akan memastikan Gaza dikelola dengan standar internasional, menarik investasi, dan membangun tata kelola yang efisien.

13. Program Pembangunan Ekonomi

Panel pakar internasional akan menyusun rencana ekonomi untuk membangun Gaza, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan.

14. Zona Ekonomi Khusus Gaza

Zona ekonomi khusus akan dibentuk dengan akses dagang dan tarif preferensial yang dinegosiasikan dengan negara mitra.

15. Kebebasan Mobilitas Warga Gaza

Warga Gaza tidak akan dipaksa meninggalkan wilayahnya. Mereka bebas tinggal, pergi, atau kembali sesuai pilihan.

16. Demiliterisasi Gaza

Semua infrastruktur militer Hamas, termasuk terowongan dan fasilitas senjata, akan dihancurkan dan tidak boleh dibangun kembali.

17. Pengawasan Independen Demiliterisasi

Proses pelucutan senjata akan dipantau oleh lembaga independen, didukung program pembelian kembali senjata yang dibiayai internasional.

18. Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)

Sebuah pasukan internasional (ISF) akan dikerahkan di Gaza untuk melatih polisi Palestina, mengamankan perbatasan, dan mencegah penyelundupan senjata.

19. Penarikan Bertahap Pasukan Israel

Israel tidak akan mencaplok Gaza. 

Pasukan Israel akan mundur secara bertahap hingga kontrol penuh diambil alih ISF dan pemerintahan transisi.

20. Dialog Politik Jangka Panjang

AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina untuk mencapai jalur menuju kenegaraan Palestina dan perdamaian abadi di Timur Tengah.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel