Hamas Mau Terima Rencana Perdamaian Gaza dari Trump, tapi Enggan Melucuti Senjata

TRIBUNNEWS.COM - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas dilaporkan akan memberikan respons yang "positif" terhadap rencana perdamaian Gaza yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Namun, respons positif tersebut disertai dengan pengajuan serangkaian amandemen atau perubahan pada sejumlah poin dalam rencana tersebut.

Menurut sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, respons resmi Hamas diperkirakan akan disampaikan dalam waktu dekat, menyusul pembicaraan produktif dengan mediator Arab, termasuk Mesir dan Qatar, di Doha.

Amandemen yang diajukan oleh Hamas dilaporkan berpusat pada peninjauan kembali syarat-syarat terkait penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dan ketentuan mengenai perlucutan senjata Hamas.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa amandemen yang diajukan Hamas akan bertujuan untuk melunakkan beberapa persyaratan yang ditambahkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada saat-saat terakhir.

Persyaratan tambahan tersebut berkaitan dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza dan ketentuan mengenai perlucutan senjata Hamas serta demiliterisasi Gaza.

Mengutip The Times of Israel, proposal dari AS secara umum mensyaratkan Hamas untuk membebaskan semua sandera yang mereka tahan dalam waktu 72 jam, melucuti senjata, dan tidak memiliki peran di masa depan dalam pemerintahan Gaza.

Sebagai imbalannya, perang akan berakhir, dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan secara bertahap mundur dari Gaza untuk digantikan oleh pasukan internasional.

Terjadi Perpecahan di Internal Hamas

Meskipun menanggapi rencana Trump soal perdamaian di Gaza secara positif, namun terdapat indikasi perpecahan internal di dalam Hamas.

BBC melaporkan bahwa pemimpin de facto Hamas di Jalur Gaza, Izz al-Din Haddad, menentang keras rencana Trump.

Baca juga: Hamas Akan Segera Jawab Rencana Gencatan Senjata Trump, Serius Bahas Meski Punya Keberatan

Haddad, yang sebelumnya menjabat Komandan Brigade Kota Gaza, diyakini berpandangan bahwa proposal tersebut dirancang untuk mengakhiri keberadaan Hamas, terlepas dari apakah kelompok tersebut mendukungnya atau tidak.

Oleh karena itu, ia dilaporkan siap untuk terus melawan Israel.

Meskipun demikian, Hamas tampaknya didukung oleh para mediator Arab, Mesir dan Qatar, yang dalam beberapa hari terakhir telah mengisyaratkan bahwa beberapa perubahan perlu dilakukan pada proposal AS.

Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengatakan di Paris bahwa proposal tersebut memiliki "banyak celah yang perlu diisi", terutama mengenai dua isu penting, yakni tata kelola dan pengaturan keamanan.

"Kami mendukung rencana Trump dan visi untuk mengakhiri perang dan perlu melangkah maju," ujar Abdelatty, dikutip dari BBC.