Garda Terdepan Tekan Israel Akhiri Perang Gaza, Spanyol Tolak Janji Netanyahu soal Negara Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Diplomat tertinggi Spanyol menepis pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait pengakuan Negara Palestina.

Dalam pernyataannya, Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan pernah ada Negara Palestina, dan mengatakan bahwa Israel suatu hari nanti ingin hidup berdampingan secara damai dengan Palestina.

Janji Netanyahu itu langsung ditolak oleh Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares.

Spanyol telah menjadi garda terdepan dalam menekan Israel untuk mengakhiri perang di Gaza.

Pada Senin (22/9/2025), Menlu Spanyol mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press bahwa "gelombang nyata" negara telah mengakui negara Palestina sejak Spanyol, Irlandia, dan Norwegia melakukannya pada bulan Mei 2024 dan sejumlah besar mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir 80 tahun.

Di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Spanyol dengan tegas menyampaikan dukungan untuk Palestina.

"Pada hari di mana semua orang akan mengakui negara Palestina, kita harus bergerak maju," ujarnya, Senin, dilansir AP News.

"Saya yakin suatu hari nanti kita akan menemukan orang yang tepat untuk perdamaian di pihak Israel, sama seperti yang telah kita temukan di pihak Palestina di Otoritas Palestina," jelasnya.

Albares berbicara di hadapan sidang Majelis Umum PBB pada pertemuan tahunan para pemimpin dunia.

Dalam pertemuan tersebut, Palestina mengharapkan 10 negara baru dan lama untuk secara resmi mengakui negara Palestina, menambah daftar lebih dari 145 negara yang telah mengakuinya.

Prancis, Luksemburg, Belgia, dan negara-negara lain telah mengakuinya pada pertemuan tersebut, bahkan setelah Netanyahu menegaskan kembali janjinya bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina.

Pengakuan akhir pekan lalu datang dari Inggris, Kanada, dan Australia.

Baca juga: Pidato Prabowo di Markas PBB: Indonesia Siap Akui Negara Israel Jika Palestina Merdeka

Seruan Keanggotaan Penuh PBB bagi Palestina

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, seorang kritikus lantang perang Israel di Gaza, pada hari Senin menyerukan agar negara Palestina diterima di PBB setelah pertemuan puncak yang dipimpin Prancis tentang pengakuan.

“Konferensi ini menandai tonggak sejarah, tetapi ini bukan akhir dari perjalanan. Ini baru permulaan,” kata Sanchez di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dikutip dari Arab News.

“Negara Palestina harus menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” lanjutnya.

“Proses agar Negara Palestina bergabung dengan organisasi ini harus diselesaikan sesegera mungkin, setara dengan negara-negara lain."

“Kedua, kita harus mengambil tindakan segera untuk menghentikan barbarisme dan mewujudkan perdamaian," papar Sanchez.

Perdana menteri Spanyol yang berhaluan kiri ini telah menjadi salah satu kritikus paling vokal atas serangan dahsyat Israel di Gaza yang dilancarkan sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Spanyol, bersama Irlandia dan Norwegia, telah mengakui negara Palestina.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, baru-baru ini menyebut Sanchez sebagai "antisemit" dan "pembohong" setelah pemimpin Spanyol tersebut menyatakan kekagumannya kepada para demonstran pro-Palestina yang mengganggu balap sepeda Vuelta Spanyol.

Serangan terhadap Sanchez mendorong Spanyol untuk memanggil diplomat tertinggi Israel di Madrid.

Spanyol Jadi Kritikus Vokal atas Tindakan Israel

Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, mengatakan Spanyol telah mengambil salah satu posisi terkuat terhadap tindakan Israel di Gaza.

"Kami tidak dapat menerima bahwa cara alami bagi orang-orang di Timur Tengah untuk berhubungan adalah melalui perang, melalui kekerasan," katanya.

"Israel berhak atas perdamaian, stabilitas, keamanan, dan negara, begitu pula Palestina."

"Saya tidak mengerti mengapa mereka harus dikutuk menjadi pengungsi selamanya," papar dia.

Albares mengatakan bahwa mustahil bagi Spanyol, sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, untuk memiliki “hubungan normal dengan Israel” sementara “perang tanpa akhir ini terus berlanjut.”

Baca juga: Prabowo Ultimatum Negara-negara yang Belum Mengakui Palestina: Sejarah Tidak akan Menunggu

Status Kenegaraan Palestina

Masih dari Arab News, Organisasi Pembebasan Palestina mendeklarasikan negara Palestina yang merdeka pada tahun 1988, dan sebagian besar negara Selatan global dengan cepat mengakuinya.

Sekutu utama Israel, Amerika Serikat, telah lama mengatakan mendukung tujuan negara Palestina, tetapi hanya setelah Palestina setuju dengan Israel pada solusi dua negara.

Hingga beberapa minggu terakhir, kekuatan-kekuatan besar Eropa berbagi posisi ini.

Namun, tidak ada negosiasi semacam itu yang diadakan sejak 2014, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sekarang mengatakan tidak akan pernah ada negara Palestina.

Sebuah delegasi yang mewakili Negara Palestina memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa — tetapi tidak memiliki hak suara.

Berapa pun negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, keanggotaan penuh PBB tetap memerlukan persetujuan Dewan Keamanan, di mana Washington memiliki hak veto.

Misi diplomatik Palestina di seluruh dunia dikendalikan oleh Otoritas Palestina, yang diakui secara internasional mewakili rakyat Palestina.

Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel berdasarkan perjanjian dengan Israel.

Otoritas ini menerbitkan paspor Palestina dan menjalankan sistem kesehatan dan pendidikan Palestina.

Baca juga: Setelah Pengumuman Prancis, Arab Saudi Serukan Semua Negara Akui Palestina: Akan Berdampak Besar

Jalur Gaza telah dikelola oleh kelompok militan Hamas sejak 2007, ketika kelompok tersebut mengusir gerakan Fatah pimpinan Abbas setelah perang saudara yang singkat.

Sebagian besar negara adidaya, kecuali AS sejak Presiden Donald Trump memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, memiliki misi diplomatik utama di Tel Aviv karena mereka tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Namun, sekitar 40 negara memiliki kantor konsuler di Ramallah di Tepi Barat, atau di Yerusalem Timur - wilayah yang aneksasinya oleh Israel tidak diakui secara internasional dan yang diinginkan Palestina sebagai ibu kota mereka.

Negara-negara tersebut antara lain Tiongkok, Rusia, Jepang, Jerman, Kanada, Denmark, Mesir, Yordania, Tunisia, dan Afrika Selatan.

Kondisi di Gaza

Dilansir Al Arabiya, badan-badan bantuan mengatakan pada akhir Agustus 2025 bahwa hanya sedikit bantuan yang dibutuhkan, termasuk obat-obatan, yang telah menjangkau masyarakat di Gaza sejak Israel mencabut blokade bantuan pada Mei 2025.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada bulan Mei bahwa sistem kesehatan Gaza berada di titik kritis.

Israel mengendalikan semua akses ke Gaza dan mengatakan mengizinkan cukup bantuan dan pasokan makanan ke wilayah kantong tersebut.

Gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global terhadap serangan Israel di Gaza, yang sejak Oktober 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat seluruh penduduk Gaza mengungsi secara internal, dan memicu krisis kelaparan.

Berbagai pakar hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB mengatakan bahwa hal itu merupakan genosida.

Israel menyebut tindakannya sebagai pembelaan diri setelah serangan pada 7 Oktober 2023 oleh militan Hamas Palestina, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.

Beberapa sekutu utama Amerika Serikat (AS), terutama Inggris dan Prancis, telah mendukung pembentukan Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai jalan menuju solusi dua negara, meskipun Washington tidak menyetujuinya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel