AS Tolak Visa Abbas, PBB Buka Jalan Palestina Bicara di Panggung Dunia Lewat Video

TRIBUNNEWS.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memberikan izin kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menyampaikan pidato pada sidang tahunan para pemimpin dunia melalui rekaman video.

Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat menolak memberikan visa bagi Abbas untuk menghadiri langsung forum internasional tersebut, yang akan digelar mulai Selasa (23/9/2025) di di New York.

Menurut laporan resmi yang dikutip dari Reuters, alasan utama Washington menolak izin masuk bagi Abbas berakar pada tuduhan bahwa Palestina, melalui Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), tidak mematuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian Oslo.

Pemerintah AS menilai bahwa PA gagal menolak secara tegas aksi terorisme, membiarkan retorika yang dianggap memprovokasi kekerasan, dan tidak memenuhi komitmen perdamaian yang sudah disepakati.

Selain itu, Gedung Putih menyebut langkah Palestina membawa isu pendudukan Israel ke berbagai lembaga internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ), sebagai tindakan yang justru merusak prospek perundingan damai.

Dukungan Global Meningkat

Washington menyebut strategi ini sebagai bentuk “lawfare” atau penggunaan hukum internasional sebagai senjata politik.

Kendati demikian, penolakan visa oleh Amerika Serikat menuai kritik dari sejumlah negara anggota.

Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembatasan akses terhadap forum global.

Oleh karenanya PBB merilis resolusi baru, memungkinkan Abbas tetap dapat menyampaikan pesannya, meskipun tidak hadir secara fisik di New York.

Adapun resolusi itu disahkan dengan suara 145 mendukung, 5 menentang, dan 6 abstain.

Baca juga: Macron: Aksi Militer Israel Gagal di Gaza, Solusinya Akui Negara Palestina

Selain mengizinkan pidato yang telah direkam, resolusi itu juga membuka kemungkinan bagi pejabat senior Palestina lain untuk mengikuti pertemuan-pertemuan PBB secara virtual jika mereka tidak dapat memasuki wilayah AS selama satu tahun ke depan.

Meski bukan kehadiran fisik, langkah PBB tersebut memastikan suara Palestina tetap terdengar di forum global utama sebuah hasil simbolis yang penonton internasional tafsirkan sebagai penegasan hak diplomatik di tengah perselisihan kebijakan visa dan pergolakan politik.

Negara Baru yang Dukung Palestina Merdeka

Tepisah, belakangan dukungan negara-negara Barat untuk kemerdekaan Palestina kembali mencuat seiring dengan meningkatnya tindakan dan aksi genosida yang dilakukan militer Israel.

Adalah Prancis, negara Barat pertama yang menegaskan dukungan penuh dalam deklarasi ini.

Paris sebelumnya hanya memberi dukungan terbatas, namun tahun ini mengumumkan akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum (SMU) PBB mendatang.

Inggris yang biasanya bersikap abstain, juga mengambil posisi tegas untuk mendukung solusi dua negara.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa langkah ini diambil karena kerangka perdamaian dua negara saat ini “sedang berada di bawah ancaman” dan butuh tindakan nyata.

Kanada turut mengubah haluannya. Setelah lama menolak, Ottawa kini menyatakan akan mengakui kemerdekaan Palestina, mengikuti jejak Prancis dan Inggris.

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyebut keputusan itu sebagai upaya memperkuat momentum internasional menuju perdamaian.

Australia pun bergabung. Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan negaranya akan mengakui Palestina di SMU PBB pada September, seraya menekankan komitmen pada solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, serta pembebasan para tawanan.

Hal yang sama dilakukan Belgia. Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot menyatakan bahwa dukungan diberikan sebagai bentuk tanggung jawab internasional dalam mencegah risiko genosida, terutama setelah krisis kemanusiaan di Gaza.

Dukungan juga datang dari Malta, Portugal, dan Jerman. Malta dan Portugal menyatakan siap mengakui Palestina secara resmi pada sidang PBB mendatang.

Meski jalan menuju negara Palestina yang berdaulat masih panjang, hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB menunjukkan adanya pergeseran besar dalam sikap dunia internasional.

(Tribunnews.com / Namira)