Sidang Umum PBB 23 September di New York: Indonesia akan Bawa Isu Palestina

"Insyaallah Bapak Presiden direncanakan hadir. Ini akan menandai kehadiran Kepala Negara Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB. Dan beliau Alhamdulillah juga akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga atau berdasarkan hasil undian," kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Sesi pidato ini masuk dalam general debate atau sesi perdebatan umum di mana seluruh kepala negara pemerintahan dari 193 negara anggota PBB menyampaikan pandangan atau pernyataan nasionalnya. 

Sesi ini akan dimulai pukul 10 pagi waktu New York, atau pukul 23.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Berdasarkan data yang dilaporkan Kemlu RI, sampai 11 September 2025 tercatat kehadiran 145 pemimpin negara akan hadir. 

Rinciannya 137 kepala negara pemerintahan, 5 wakil presiden, dan 3 wakil perdana menteri. 

Angka ini terus bergerak hingga waktu pelaksanaan tiba. 

Namun negara yang tidak masuk dalam 145 itu akan diwakili oleh menteri luar negerinya masing-masing.

Kemlu mengungkap, Indonesia sendiri sebetulnya mendapat undian pertama untuk menyampaikan pidatonya. 

Namun tradisi sejak PBB berdiri, dua negara yakni Brasil dan AS selalu menjadi pembicara pertama dan kedua.

"Jadi hasil undian tersebut kemudian ya alhamdulillah kita dapat sebetulnya nomor satu. Karena nomor satu dan duanya itu sudah memang by default selalu Brazil dan Amerika. Jadi ini baru kali pertama yang kita memperoleh urutan yang baik di sesi hari pertama juga," ucap Tri Tharyat.

Lebih lanjut Kemlu menyatakan kehadiran delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo dalam sidang umum PBB ini menjadi penting. 

Kehadiran Prabowo dalam sidang umum PBB ini juga akan memutus rantai 10 tahun Indonesia absen hadir secara fisik atau langsung. 

Selama 10 tahun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat, ia tak pernah hadir secara fisik.

Momen kehadiran delegasi Indonesia dalam sidang umum PBB juga menjadi penting karena pelaksanaan tahun ini menandakan usia PBB yang menginjak 80 tahun sejak berdiri tahun 1945.

Selain itu Indonesia banyak memimpin sejumlah perundingan internasional. Mulai dari isu lingkungan hidup, isu HAM, pembangunan berkelanjutan, dan isu soal Palestina.