Konflik Palestina Vs Israel
PBB Sahkan Deklarasi Dua Negara Israel-Palestina, 142 Negara Dukung sedangkan AS dan Israel Tolak
Majelis Umum PBB sahkan deklarasi solusi dua negara Israel-Palestina. AS dan Israel menolak, 142 negara mendukung.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Bobby Wiratama
TRIBUNNEWS.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations General Assembly (UNGA) pada Jumat (12/9/2025) mengesahkan deklarasi berisi langkah-langkah nyata menuju solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.
Deklarasi ini didukung 142 negara anggota, sementara Amerika Serikat dan Israel menolak.
Reuters melaporkan deklarasi sepanjang tujuh halaman itu lahir dari konferensi internasional di markas besar PBB pada Juli lalu yang diselenggarakan Prancis dan Arab Saudi.
Amerika Serikat dan Israel memboikot pertemuan tersebut.
Dalam pemungutan suara, 142 negara mendukung, 10 negara menolak, dan 12 abstain.
Negara yang menolak termasuk Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Paraguay, Papua Nugini, Tonga, Palau, Nauru, dan Mikronesia.
Deklarasi itu mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 serta tindakan Israel terhadap warga sipil di Gaza, termasuk pengepungan dan serangan ke infrastruktur sipil.
“Satu poin dalam deklarasi menyatakan: perang di Gaza harus diakhiri sekarang.”
Deklarasi juga mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.
Duta Besar Prancis Jérôme Bonnafont menyebut dokumen tersebut sebagai “peta jalan tunggal” menuju perdamaian.
Bonnafont menekankan perlunya gencatan senjata segera, pembebasan seluruh sandera, pembentukan negara Palestina yang berdaulat, serta pelucutan senjata Hamas.
Baca juga: PM Qatar Desak Dunia Hentikan Standar Ganda, Tuntut Israel atas Kejahatan di Gaza
BBC melaporkan semua negara Teluk Arab memberikan dukungan penuh terhadap resolusi tersebut.
Amerika Serikat mengecam hasil voting.
Diplomat AS, Morgan Ortagus menilai langkah itu sebagai “aksi publisitas yang keliru” yang justru memberikan keuntungan politik bagi Hamas.
Israel menyebut deklarasi itu sepihak.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.