3 Tugas Berat PM Baru Nepal Sushila Karki, Gelar Pemilu Usai Parlemen Dibubarkan

TRIBUNNEWS.COM - Sushila Karki ditetapkan sebagai Perdana Menteri Nepal setelah KP Sharma Oli, orang yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut, mengundurkan diri.

Para demonstran yang terdiri dari beberapa kelompok, mencapai kemufakatan dan memilih Karki sebagai pemimpin sementara Nepal.

Penunjukkannya segera diumumkan di media sosial dan disambut gembira. Ia kemudian dilantik oleh Presiden Ram Chandra Paudel, 12 September.

Karki memiliki reputasi yang positif di Nepal. Ia adalah mantan Hakim Agung perempuan pertama di negeri tersebut dan menjabat tahun 2016 dan 2017.

Baca juga: Pihak Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Aksi Demo Berujung Kericuhan di Nepal

Ia disegani karena perlawanannya yang kuat terhadap praktik korupsi.

Karki lahir pada tahun 1952 dari keluarga petani di desa Shankarpur. Ia menyelesaikan studi magister hukum dari Universitas Hindu Banaras di India.

Pada tahun 1990-an, Karki turun ke jalan menentang sistem panchayat, bentuk pemerintahan terpusat yang mengkonsolidasikan kekuasaan raja. Karena aksinya, ia dipenjara.

Untuk saat ini, Karki adalah sosok yang bisa dipercaya oleh kelompok-kelompok pengunjuk rasa. Termasuk tentara.

Namun, sebagai Perdana Menteri, tugas Karki tentu saja sarat tantangan dan jauh dari kata mudah, antara lain, seperti dikutip Awaz the Voice yang memuat artikel jurnalis senior Nepal Shankar Kumar:

1. Memulihkan hukum dan ketertiban

Pemerintah sementara di bawah kepemimpinan Karki harus memulihkan hukum dan ketertiban di seluruh negeri.

Memulihkan hukum dan ketertiban akan menjadi tugas terberatnya yang pertama, karena saat ini banyak aksi vandalisme dan kekerasan.

Termasuk pembakaran masih terjadi di beberapa wilayah di negara tersebut.

Setidaknya 11.505 narapidana, telah melarikan diri dari berbagai penjara. Aparat harus segera menanangkap kembali dan menjebloskan mereka ke penjara.

Sejauh ini aparat baru menangkap kembali sekira 1,459 narapidana yang melarikan diri.

Masih banyak yang berkeliaran bebas, dan hal itu dapat menimbulkan tantangan serius bagi situasi hukum dan ketertiban di negara ini.

Infiltrasi orang dan kelompok anarkis juga menjadi masalah besar bagi polisi dan pasukan keamanan di negara Himalaya ini.

2. Penyelenggaraan pemilihan parlemen dalam waktu enam bulan

Karki memulai tugasnya dengan mengadakan rapat kabinet, untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemihan parlemen.

Rapat pertama diperkirakan merekomendasikan pembubaran DPR seperti yang dituntut oleh kelompok-kelompok yang berunjuk rasa.

Tentu saja, menggelar pemilu dalam enam bulan ke depan sangat tidak mudah.

Ditambah lagi kenyataan bahwa pengujuk rasa benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap para politisi dan kroni mereka yang ada saat ini, sehingga muncul tuntutan pembubaran DPR.

Jika situasi demikian, pertanyaannya, yakni siapa yang akan bertarung jika orang partai politik yang ada saat ini, tidak berpartisipasi dalam pemilu? 

Mungkin saja, pengujuk rasa mengizinkan beberapa partai politik untuk bertarung. Namun, sekali lagi, muncul pertanyaan, akankah para demonstran Gen Z menerima hasil pemilu?

Yang jelas, pemilihan parlemen ini diharapkan menjadi tonggak membebaskan lembaga DPR dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Hadapi kelompok penekan

Satu lagi yang tak bisa diabaikan, mengenai kenyataan bahwa Sushila Karki adalah seorang ahli hukum. Ia tidak pernah berkarier di dunia politik.

Oleh karena itu, bagaimana ia menangani aspirasi dan tuntutan para pegiat Gen Z dan para pendukungnya perlu dilihat.

Hami Nepal, sebuah LSM yang dipimpin Sudan Gurung sebagai pemimpin terdepan gerakan ini, tidak ragu untuk mendukung Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara.

Sudan Gurung dikhawatirkan akan mencoba memengaruhi keputusan pemerintahan yang dipimpin Sushila Karki terkait isu-isu politik, ekonomi, dan strategis utama.

Para ahli berpendapat bahwa jika Perdana Menteri Karki menolak tarikan dan tekanan dari Sudan Gurung maupun aktivis Gen Z, pertikaian baru dapat muncul.

Dalam perjalanan politiknya, Nepal saat ini berada di persimpangan bersejarah. 

Penanganan masalah yang tidak tepat dan matang bisa mendorongnya ke arah kekacauan dan ketidakpastian.