142 Suara di PBB Dukung Deklarasi Solusi 2 Negara, Israel dan AS Menolak

Argentina, Hongaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga bergabung dengan Israel dan Amerika Serikat dalam menentang resolusi tersebut.

"Israel dengan tegas menolak resolusi Majelis Umum PBB," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, di platform media sosial X pada hari Jumat.

Ia menyebutnya sebagai keputusan yang memalukan dan menuduh PBB sebagai sirkus politik yang terpisah dari kenyataan.

Juru bicara itu menyalahkan Hamas yang menolak untuk menyerahkan senjatanya.

"Puluhan pasal dalam deklarasi yang disetujui (...) tidak memuat referensi apa pun terhadap fakta sederhana bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya perang, dengan menolak memulangkan sandera dan melucuti senjata," katanya.

"Resolusi tersebut tidak mempromosikan solusi damai, melainkan mendorong Hamas untuk melanjutkan perang," tuduhnya, seperti diberitakan Al Jazeera.

Penasihat delegasi AS di Majelis Umum PBB, Morgan Ortagus, menentang keras resolusi tersebut dan menyebutnya sebagai aksi publisitas yang salah arah.

Menurutnya resolusi itu menguntungkan Hamas dan merusak upaya diplomatik yang sesungguhnya.

AS juga keberatan karena deklarasi masih menyebut soal “hak kembali” (right of return) pengungsi Palestina, yang menurut mereka bisa mengancam keberadaan Israel sebagai negara Yahudi.

"Resolusi ini merupakan hadiah bagi Hamas," ujar Ortagus, seraya menambahkan bahwa melucuti senjata Hamas dan membebaskan sandera adalah kunci untuk mengakhiri perang. 

Ia mendesak negara-negara lain untuk bergabung dengan AS dalam menentang deklarasi tersebut.

Negara-negara Arab Sambut Resolusi Itu

Berbeda dengan Israel, AS, dan delapan negara lainnya, negara-negara Arab menyambut baik pemungutan suara Majelis Umum PBB pada hari Jumat.

Mereka menyebutnya sebagai langkah penting menuju berakhirnya pendudukan Israel atas Palestina.

"Saya menyambut baik adopsi rancangan resolusi yang mendukung Deklarasi New York tentang implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka oleh Majelis Umum PBB," ujar Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh melalui platform X.

"Resolusi ini menyatakan keinginan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting menuju berakhirnya pendudukan dan berdirinya negara merdeka kami berdasarkan garis tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," lanjutnya.