Lagi, Ben-Gvir Beri Izin Senjata 100 Ribu Warga Israel, Pengusiran Besar-besaran Warga Palestina 

Ben-Gvir Beri Izin Senjata Tambahan Buat 100 Ribu Warga Israel, Pengusiran Besar-besaran Warga Palestina 
 
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir Senin (1/9/2025) memutuskan mengizinkan sekitar 100.000 warga Israel tambahan untuk memperoleh lisensi senjata khusus.

Aksi Ben-Gvir ini dinilai sebagai bagian dari kebijakan kontroversial Israel dalam upaya mempersenjatai warga pemukim mereka untuk mengusir penduduk Palestina dari rumah-rumah mereka, khusunya di Tepi Barat.

Baca juga: Media Ibrani: Netanyahu Mengincar Lembah Yordan untuk Dicaplok Israel

Kantor Ben-Gvir menyatakan: "Menteri Ben-Gvir hari ini menyetujui penambahan Kiryat Gat dan Kiryat Malachi (dua permukiman di selatan), Gan Yavne (sebuah permukiman di tengah), serta Megiddo dan Tel Mond (dua permukiman di utara) ke dalam daftar kota yang memenuhi syarat untuk mendapatkan izin senjata api khusus."

Ini berarti sekitar 100.000 warga Israel tambahan akan memenuhi syarat untuk memperoleh lisensi senjata api pribadi, menurut pernyataan tersebut.

Pada gilirannya, Ben-Gvir mengatakan dalam pernyataannya: "Hari ini, Kiryat Gat, Kiryat Malakhi, Gan Yavne, Megiddo, dan Tel Mond bergabung dengan kota-kota di mana kami memperkuat keamanan pribadi melalui perizinan senjata api."

Memuji kebijakannya dalam mempersenjatai warga pemukim Israel, Ben-Gvir  mengklaim kalau aksinya ini menyelamatkan banyak warga Israel.

"Reformasi ini, yang kami pimpin, telah menyelamatkan banyak nyawa dan terbukti efektif di lapangan, dan dirancang untuk memungkinkan warga negara melindungi diri mereka sendiri dan komunitas mereka," kata pernyataan itu.

Menurut kantor Ben-Gvir, sejak awal kebijakan senjata, sekitar 230.000 lisensi senjata api baru telah dikeluarkan.

Ben-Gvir meluncurkan kebijakan mempersenjatai warga Israel, termasuk pemukim di Tepi Barat yang diduduki, pada akhir tahun 2023, setelah pecahnya perang Genosida oleh militer Israel di Jalur Gaza.

Percepat Pencaplokan Tepi Barat

Pemerintah Israel mengancam akan mengambil langkah agresif dengan melakukan aneksasi atau pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat, pada Senin (1/9/2025)

Ancaman itu dilontarkan sebagai respons terhadap meningkatnya dukungan internasional untuk pengakuan negara Palestina.

Bahkan untuk mempercepat proses pencaplokan, tiga pejabat Israel mengatakan kepada Reuters bahwa isu ini akan menjadi bagian dari agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang digelar pekan ini.

Meski demikian, hingga kini belum jelas wilayah mana yang berpotensi dianeksasi. 

Beberapa skenario yang muncul adalah kemungkinan mencakup pemukiman Israel, sebagian wilayah strategis seperti Lembah Yordan, atau gabungan keduanya.