Presiden Irlandia Minta PBB Lakukan Intervensi Militer di Jalur Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Irlandia, Michael D Higgins, kembali menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengerahkan militer guna menghentikan perang genosida Israel di Jalur Gaza.

Intervensi militer tersebut juga bertujuan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk warga Palestina di wilayah tersebut.

Dalam wawancara dengan lembaga penyiaran publik Irlandia, RTE, Michael D Higgins mengatakan ini adalah era tragis dalam sejarah seluruh dunia.

"Era tragis" tersebut merujuk pada sebuah laporan yang diterbitkan oleh badan PBB selama akhir pekan, yang menyimpulkan adanya "wabah kelaparan" di Kota Gaza, yang temuannya dalam laporan tersebut ditolak oleh Israel.

Ia menambahkan bahwa perang telah mencapai tahap di mana Israel tidak lagi berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakannya. 

Dengan demikian, ia pada dasarnya menyiratkan bahwa Israel harus menanggung konsekuensi berat atas tindakan genosidanya.

"Diperlukan penilaian ulang yang komprehensif mengenai pentingnya Majelis Umum PBB dan perannya dalam menjamin akses kemanusiaan bagi warga sipil," kata Michael D Higgins, Sabtu (23/8/2025).

Ia merujuk pada Bab VII Piagam PBB, yang memberikan Dewan Keamanan wewenang tunggal untuk memerintahkan penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik di seluruh dunia.

"Jika persentase tertentu dari komite Majelis Umum mendukungnya, bahkan jika Dewan Keamanan menggunakan vetonya untuk memblokirnya, Sekretaris Jenderal dapat menyerukan pembentukan pasukan dan memastikan akses kemanusiaan," ujarnya.

Presiden Irlandia mengatakan ia sebelumnya pernah mengunjungi wilayah Palestina sebelum perang baru-baru ini.

"Saya duduk bersama orang-orang di tenda-tenda di Gaza, Tepi Barat, dan tempat-tempat lain dalam salah satu kunjungan terakhir saya," katanya.

Baca juga: PBB Tuding Israel Jadikan Kelaparan Gaza Senjata Pemusnahan, Apa Buktinya?

"Salah satu hal yang paling mengejutkan saya adalah membaca laporan medis yang menunjukkan bahwa anak-anak Palestina menderita lebih banyak trauma akibat penghinaan orang tua mereka daripada akibat kematian orang tua mereka," lanjutnya.

Irlandia mengakui negara Palestina pada Mei tahun lalu, dan di akhir tahun yang sama, Israel menutup kedutaannya di Dublin.

Irlandia sudah sejak lama mendukung hak bangsa Palestina. Pada 1980, Irlandia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang menyerukan pembentukan negara Palestina merdeka. 

Setelah Perjanjian Oslo 1993, hubungan diplomatik mulai dibangun dengan adanya kantor perwakilan PLO di Dublin dan kantor Irlandia di Ramallah.