Netanyahu Galau, Masih Menimbang Usulan Gencatan Senjata 60 Hari Ketika Hamas Sudah Beri Lampu Hijau

TRIBUNNEWS.COM - Israel tengah menimbang tawaran Hamas mengenai usulan gencatan senjata selama 60 hari disertai pembebasan sebagian sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Gencatan senjata adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk menghentikan permusuhan atau aksi militer dalam jangka waktu tertentu.

Informasi ini disampaikan sejumlah pejabat Israel di tengah tekanan internasional dan demonstrasi domestik yang mendesak pemerintahan Netanyahu agar segera menekan kesepakatan gencatan senjata di Gaza, pada Selasa (19/8/2025).

Di dalam negeri, keluarga sandera bersama puluhan ribu warga menggelar demonstrasi besar, menuntut agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera menerima kesepakatan demi menyelamatkan nyawa para tawanan.

Namun, di sisi lain, sekutu politik Netanyahu dari kubu sayap kanan, termasuk Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, menentang gencatan senjata.

Mereka menilai jeda 60 hari hanya akan memberikan kesempatan bagi Hamas untuk memperkuat kembali persenjataan dan memperpanjang perang.

Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat PM Netanyahu bimbang, hingga harus menggelar pertemuan penting dalam dua hari ke depan untuk membahas tawaran gencatan senjata yang diusulkan Mesir.

Kini, nasib gencatan senjata dan masa depan para sandera tergantung pada keputusan politik di Tel Aviv.

Dunia menunggu apakah Netanyahu akan memilih jalan perundingan, atau tetap melanjutkan strategi militer yang berisiko memperpanjang penderitaan di Gaza.

Hamas Beri Lampu Hijau

Berbanding terbalik dengan sikap Israel, militan sayap kanan Hamas justru mengumumkan kesediaannya untuk menerima proposal gencatan senjata sementara dengan Israel, pada Selasa (19/8/2025).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh, Basem Naim, anggota senior biro politik Hamas yang, mengatakan di media sosial bahwa para pimpinan Hamas sepakat menerima proposal baru.

Baca juga: Netanyahu Mengklaim Hamas Tertekan Hadapi Militer Israel

Menurut pejabat Hamas, alasan utama penerimaan proposal adalah situasi kemanusiaan di Gaza yang semakin kritis.

Blokade yang berlangsung lebih dari satu tahun membuat suplai pangan, obat-obatan, bahan bakar, dan air bersih sangat terbatas.

Hingga ribuan warga sipil, terutama anak-anak, mengalami kelaparan dan gizi buruk, sementara rumah sakit nyaris lumpuh karena kekurangan pasokan medis.

Tak hanya itu meningkatnya jumlah korban sipil akibat serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 62.000 orang sejak 2023 juga makin memperburuk situasi di Gaza.