Netanyahu Mengklaim Hamas Tertekan Hadapi Militer Israel

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kelompok perlawanan Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) berada di bawah tekanan dari kemungkinan operasi militer Israel di Jalur Gaza.

Pernyataan Netanyahu muncul dalam komentar pertamanya menyusul laporan Hamas telah menyetujui kesepakatan pertukaran tahanan sebagian.

Netanyahu menganggap perkembangan ini sebagai "pencapaian" bagi kebijakan tekanan militernya di Jalur Gaza.

Perdana menteri itu menambahkan tekanan inilah yang mendorong Hamas untuk kembali ke meja perundingan.

Netanyahu mengunjungi Komando Divisi Gaza pada hari Senin (18/8/2025) dan bertemu dengan perwira senior Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Ia menekankan tiga pesan utama kepada warga Israel yaitu apresiasinya atas pencapaian tentara dalam Perang Atrisi, kekagumannya atas semangat juang para prajurit, dan tekadnya untuk menumpas Hamas dan membebaskan semua tahanan.

Netanyahu memandang pengumuman Hamas mencerminkan perubahan signifikan dalam posisi dan kebijakan gerakan tersebut setelah pengumuman rencana pendudukan Kota Gaza. 

Namun, ia menekankan militer Israel akan terus mencapai tujuannya dan membebaskan semua tahanan.

Menurut laporan, kesepakatan potensial tersebut mencakup pembebasan sekitar 140 tahanan Palestina dengan hukuman panjang, bersama dengan ratusan tahanan lainnya, dengan imbalan pembebasan 10 tahanan Israel yang masih hidup dan 18 jenazah.

Kesepakatan itu juga mencakup penarikan sebagian besar pasukan Israel dari Jalur Gaza dan gencatan senjata sementara selama 60 hari.

Netanyahu menekankan tentara Israel akan melanjutkan operasinya untuk mencapai tujuannya di Gaza dan membebaskan semua tahanan.

Baca juga: 7 Negara Kutuk Israel, Kecam Ide Netanyahu Perluas Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

Hamas Setujui Proposal Baru

Sumber-sumber informasi Hamas mengatakan kelompoknya telah menerima proposal dari mediator untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata.

Proposal tersebut mencakup gencatan senjata selama 60 hari dengan imbalan pembebasan 10 sandera Israel dan masuknya bantuan besar-besaran ke Jalur Gaza.

"Proposal tersebut menetapkan bahwa Israel mengizinkan jalur aman bagi truk bantuan untuk masuk, serta penarikan tentara Israel dari beberapa wilayah yang telah dimasukinya setelah runtuhnya perjanjian gencatan senjata sebelumnya pada 2 Maret," kata sumber tersebut, lapor Anadolu Agency.

Menurut proposal tersebut, Mesir bersama Qatar dan AS akan memberikan jaminan kepada Hamas.