Hamas Anggap 'Israel Raya' Hanya Ilusi Palsu Netanyahu dan Zionis

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu pemimpin kelompok perlawanan Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Izzat al-Rishq menganggap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang visi "Israel Raya" sebagai ilusi.

Netanyahu mengungkapkan dukungan penuh untuk mewujudkan "Israel Raya", konsep politik dan ideologi yang merujuk pada visi perluasan wilayah Israel, melampaui batas yang diakui secara internasional.

Konsep tersebut berdasarkan pada interpretasi Yahudi terhadap teks-teks tertentu di Alkitab Ibrani sebagai "tanah yang dijanjikan".

Para zionis, orang yang mendukung pembentukan dan pemeliharaan negara Yahudi Israel di wilayah Palestina, meyakini bahwa wilayah yang mencakup seluruh wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan sebagian Suriah, Arab Saudi, Irak, Turki dan Mesir sebagai "tanah yang dijanjikan" bagi Yahudi untuk membangun "Israel Raya".

Negara-negara Arab mengecam pernyataan Netanyahu, sementara Hamas mengomentari pernyataan tersebut sebagai niat Israel untuk memperluas wilayah pendudukan.

"Dengan membongkar situasi ini, perdana menteri neo-Nazi telah secara eksplisit menyatakan niatnya untuk memperluas negara pendudukan guna menguasai lebih banyak wilayah Arab dan Islam, di bawah kedok Amerika yang tak akan pernah terbongkar, tanpa memperhitungkan kebohongan manis yang disebarkan oleh beberapa pejabat pemerintahan Trump," kata Izzat al-Rishq dalam pernyataannya, Kamis (14/8/2025).

"Netanyahu mendasarkan delusinya pada dongeng Talmud, yang membuktikan bahwa ia, partainya, dan masyarakat yang diwakilinya adalah penganut Zionis sayap kanan ekstrem sejati, bukan hanya Ben-Gvir, Smotrich, dan kaum Haredim (Yahudi ultra-Ortodoks)," lanjutnya, lapor Al Jazeera.

Izzat al-Rishq menyatakan Netanyahu menganggap "Israel Raya" sebagai mimpi yang harus diwujudkan, sementara Hamas menganggapnya sebagai ilusi yang harus dihilangkan.

Netanyahu menegaskan dalam wawancara dengan i24 News bahwa ia sangat mendukung visi "Israel Raya".

"Sangat," jawab Netanyahu ketika ditanya apakah ia merasa terhubung dengan visi Israel Raya, pada hari Selasa (12/8/2025).

Perdana menteri itu juga ditanya apakah ia merasa sedang menjalankan misi untuk orang-orang Yahudi.

Baca juga: Negara-negara Arab Kecam Pernyataan Netanyahu tentang Israel Raya

"Saya bertugas untuk beberapa generasi, ada beberapa generasi Yahudi yang bermimpi datang ke sini dan beberapa generasi Yahudi yang akan datang setelah kami," jawab Netanyahu.

“Jadi jika Anda bertanya apakah saya memiliki rasa misi, secara historis dan spiritual, jawabannya adalah ya,” katanya.

Frasa "Israel Raya" digunakan setelah Perang Enam Hari antara Israel dan Mesir, Yordania, dan Suriah pada 5-10 Juni 1967.

Israel mencaplok wilayah Semenanjung Sinai, Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan dalam perang tersebut.

Peta "Israel Raya" muncul pada Januari lalu dalam foto yang diunggah oleh Kementerian Luar Negeri Israel di media sosialnya.

Peta palsu itu menjadi pembenaran Israel tentang "kerajaan Yahudi" yang mencakup wilayah-wilayah "Israel Raya".

Negara-negara Arab seperti Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania, Palestina, dan Arab Saudi mengecam keras peta tersebut.

Banyak pejabat Israel yang terang-terangan mendukung visi "Israel Raya", seperti Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang tampil dengan peta "Israel Raya" di sebuah acara di Paris pada Maret 2023.

Israel menolak menarik diri dari wilayah Palestina, Suriah dan Lebanon yang diduduki selama puluhan tahun.

Israel juga menolak mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai perbatasan sebelum tahun 1967.

Selama puluhan tahun, Israel masih menduduki sejumlah wilayah di Tepi Barat dan terus berupaya memperluasnya.

Di Jalur Gaza, Israel masih melancarkan serangannya dan menyalahkan Hamas atas kehancuran serta kelaparan di sana.

Israel menganggap Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas dan kelompok perlawanan lainnya pada 7 Oktober 2023 sebagai pembenaran bagi Israel untuk menjalankan perang genosida di Gaza.

Hamas dan kelompok perlawanan lainnya membobol pertahanan Israel di perbatasan Jalur Gaza dan Israel selatan.

Setidaknya 250 orang ditahan oleh Hamas dan kelompok perlawanan lainnya pada hari peluncuran operasi tersebut.

Per 22 Juni 2025, Israel mengatakan dari sejumlah sandera yang dibebaskan, 50 di antaranya masih ditawan di Gaza.

Hamas menyatakan operasi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap Israel yang ingin melanggengkan pendudukannya di Palestina sejak pendirian Israel pada tahun 1948 dan mengambil alih kompleks Masjid Al-Aqsa.

Menanggapi operasi tersebut, Israel menutup jalur masuk bantuan di Kerem Shalom (perbatasan Mesir, Gaza, Israel), Rafah (perbatasan Sinai Mesir dan Gaza), dan Erez (perbatasan Gaza utara dan Israel).

Israel mengklaim penutupan jalur masuk tersebut bertujuan menekan Hamas agar menyerah.

Wilayah yang sudah terkepung dengan tembok tinggi di perbatasannya, menjadi semakin terisolasi dengan terbatasnya bantuan kemanusiaan.

Karena mendapat tekanan internasional, Israel sempat melonggarkan jalur masuk tersebut namun masih terbatas.

Pada 2 Maret 2025, Israel menutup total tiga jalur masuk bantuan di Kerem Shalom, Erez dan Zikim, sementara Rafah dibatasi dengan ketat.

Pemblokiran tersebut menyebabkan kelaparan yang parah di Jalur Gaza, menewaskan setidaknya 101 jiwa per 22 Juli 2025.

Menjelang akhir Juli 2025, di bawah tekanan internasional, Israel akhirnya membuka jalur masuk di perbatasan Gaza. 

Meski begitu, bantuan yang diizinkan masuk jumlahnya sangat kecil dibandingkan kebutuhan dua juta penduduk Palestina di wilayah tersebut.

Bersama Amerika Serikat sebagai sekutunya, Israel membentuk sebuah badan khusus bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF) untuk menyalurkan bahan makanan dan kebutuhan pokok bagi warga Palestina.

GHF memiliki titik operasional di beberapa lokasi, antara lain Tal al-Sultan (Rafah, Gaza selatan), Saudi Neighborhood (permukiman di Rafah selatan), Khan Younis (tengah-selatan Gaza), dan Wadi Gaza (barat Gaza tengah, dekat Kota Gaza). 

Badan ini mulai beroperasi sejak 26 Mei 2025 dan mengambil alih fungsi ratusan titik distribusi yang sebelumnya dijalankan oleh MIKO PBB.

Namun, di sekitar lokasi GHF, Israel melepaskan tembakan ke arah ratusan warga Palestina yang sedang mencari bantuan.

Sementara itu, negosiasi gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir masih berlangsung dengan lambat.

Media Amerika Axios melaporkan, Israel sedang mempertimbangkan untuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Doha, Qatar, pada akhir pekan ini.

Gencatan senjata terakhir antara Israel dan Hamas terjadi pada 19 Januari 2025 dan bertahan sekitar enam minggu. Perjanjian tersebut merupakan tahap pertama yang menghasilkan pembebasan 33 sandera serta ribuan warga Palestina dalam pertukaran kedua pihak.

Namun, tahap kedua gencatan senjata gagal segera disepakati, sehingga pada Maret 2025 Israel kembali melancarkan serangan mematikan.

Setidaknya 61.776 warga Palestina telah tewas dalam perang genosida Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan pada hari Kamis.

Pernyataan kementerian mengatakan bahwa 54 jenazah, termasuk empat yang ditemukan di bawah reruntuhan, dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir, sementara 831 orang terluka, sehingga jumlah total korban luka menjadi 154.906 sejak perang dimulai, lapor Anadolu Agency.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)