Palestina Sambut Konferensi Solusi Dua Negara di PBB, AS-Israel Memboikot

Selain AS, ada Rusia, China, Prancis, dan Inggris yang memegang hak veto di PBB sehingga mereka dapat membatalkan atau menggagalkan keputusan Dewan Keamanan meskipun seluruh anggota lainnya setuju.

Dalam konferensi solusi dua negara di PBB kemarin, para anggota belum menghasilkan kesepakatan formal atau perjanjian bilateral untuk Palestina dan Israel.

AS menanggapi dengan meremehkan konferensi PBB yang disponsori Prancis-Saudi yang bertujuan mendukung solusi dua negara, dan menyebutnya sebagai aksi propaganda.

Departemen Luar Negeri AS menggambarkan konferensi tiga hari itu sebagai agenda yang tidak produktif dan tidak tepat waktu.

Menurut AS, itu hanyalah aksi propaganda yang akan menggagalkan upaya perdamaian.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri menganggap langkah diplomatik ini sebagai hadiah untuk Hamas dan juga menganggap janji Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk mengakui negara Palestina kontraproduktif.

Macron minggu lalu mengatakan Prancis akan segera mengakui negara Palestina pada bulan September di pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengomentari mengenai konferensi tersebut.

"Konferensi ini tidak menawarkan solusi, melainkan memperdalam ilusi. Alih-alih menuntut pembebasan para sandera dan berupaya membongkar rezim teror Hamas, para penyelenggara konferensi justru terlibat dalam diskusi dan sidang pleno yang tidak relevan dengan kenyataan," kata Danny Danon, lapor The Times of Israel.

Konferensi Solusi Dua Negara

Arab Saudi dan Prancis mensponsori konferensi solusi dua negara di PBB.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyebut konferensi ini sebagai langkah strategis menuju perdamaian abadi. 

Ia memuji keputusan Prancis untuk mengakui Negara Palestina pada September mendatang dan menyerukan semua negara lain untuk mengikuti langkah tersebut.

"Perdamaian di kawasan dimulai dengan memberikan keadilan kepada rakyat Palestina dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota," ujarnya. 

Ia juga menegaskan kembali pentingnya Prakarsa Perdamaian Arab 2002 sebagai dasar penyelesaian konflik yang adil dan komprehensif.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menekankan konferensi ini harus menjadi titik balik dalam implementasi solusi dua negara.