Pemerintah RI Harap Palestina-Israel Bisa Hidup Damai Berdampingan Sesuai Solusi Dua Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berharap Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan dengan damai sesuai parameter yang disepakati secara internasional, yang menjadi bagian rencana politik lewat solusi dua negara atau two-state solution.

“Indonesia kembali menegaskan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara sebagai intinya, di mana Negara Palestina yang merdeka dan Israel hidup berdampingan secara damai sesuai parameter yang disepakati secara internasional,” kata Kemlu RI dalam akun resmi X, Jumat (25/7/2025).

Pernyataan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia untuk menanggapi agresi militer Israel yang kembali menargetkan warga sipil Gaza, Palestina. 

Ribuan warga Gaza dibunuh ketika hendak mendapatkan makanan dari kiriman bantuan kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi ada lebih dari 1.000 warga Palestina dibunuh oleh militer Israel saat sedang berusaha mendapatkan makanan dari bantuan kemanusiaan.

Blokade Israel terhadap akses perbatasan membuat saluran bantuan kemanusiaan tertahan. Kondisi ini berdampak pada ribuan ton logistik tidak bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan dari berbagai negara. 

Hal ini memicu kelaparan massal yang dialami warga Gaza. Bahkan dilaporkan banyak anak - anak mati kelaparan akibat tidak tersedianya asupan makanan cukup.

“Indonesia menyampaikan keprihatinan sangat mendalam atas terus memburuknya situasi tidak manusiawi di Gaza, termasuk pembunuhan brutal terhadap warga sipil. Ribuan warga Palestina kini terancam kelaparan akibat penolakan Israel terhadap bantuan kemanusiaan yang esensial,” katanya.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah nyata untuk menyetop agresi militer Israel dan menjamin akses bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. 

Indonesia meminta PBB menunjukkan tajinya sebagai organisasi internasional untuk perdamaian dan keamanan dunia, dengan mengambil upaya tegas dan berdampak bagi penduduk sipil di Gaza.

Pertengahan Juli lalu, Sekjen PBB, Antonio Guterres mengatakan gencatan senjata di Gaza tidaklah cukup dan harus menjadi bagian dari solusi politik yang lebih luas yang mencakup pembentukan negara Palestina.

“Sangat penting bahwa gencatan senjata mengarah pada solusi, dan solusi itu hanya mungkin terjadi jika Palestina dan Israel dapat memiliki negara di mana mereka dapat menjalankan hak-hak mereka,” ujarnya.

Baca juga: Hamas Tak Terima Disebut Egois setelah AS-Israel Tarik Tim dari Doha

Menyebut situasi di Gaza “mengerikan”, Guterres mengatakan tingkat kematian dan kehancuran tidak ada bandingannya dalam beberapa waktu terakhir dan melanggar martabat dasar manusia.

Gagasan lima juta orang yang tinggal di tanah mereka sendiri tanpa hak bertentangan dengan kemanusiaan dan hukum internasional, tambahnya. (*)