Korsel Buka Jalur Tur ke Korea Utara, Strategi Baru Redakan Ketegangan Semenanjung

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan kebijakan baru yang berpotensi membuka akses turisme individu ke Korea Utara.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (22/7/2025), Koo Byung-sam, juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyebut mereka sedang merumuskan kebijakan baru terhadap Korea Utara.

“Pemerintah sedang merumuskan dan menjalankan kebijakan Korea Utara dengan tujuan meredakan ketegangan dan meningkatkan hubungan antar-Korea dengan berbagai langkah yang sedang dipertimbangkan dalam prosesnya,” kata juru bicara kementerian, dikutip dari Al Jazeera.

Kebijakan tersebut muncul di tengah gelombang pendekatan damai yang dipelopori oleh Presiden baru Korea Selatan, Lee Jae-myung, yang berjanji untuk membuka lembaran baru dalam hubungan dengan Pyongyang.

Sejak menjabat, Lee bahkan menghentikan siaran pengeras suara anti-Korea Utara di sepanjang zona demiliterisasi (DMZ), serta melarang kampanye penyebaran selebaran propaganda anti-Pyongyang oleh para aktivis.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi terbaru untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.

Sekaligus membuka celah bagi pemerintah untuk menggunakan sektor pariwisata sebagai "kartu diplomasi" guna memulihkan hubungan antar-Korea yang tegang dalam beberapa tahun terakhir.

Bukan Hal Baru

Kebijakan pariwisata lintas batas bukanlah hal baru. Korea Selatan sebelumnya pernah mengoperasikan program tur ke Gunung Kumgang di wilayah Korea Utara.

Namun dihentikan sejak 2008 setelah insiden penembakan terhadap seorang wisatawan Korea Selatan oleh tentara Korea Utara.

Baca juga: Korut-Korsel Memanas, Wamenlu Kim Hong Minta Kim Jong Un Segera Tarik Pasukannya dari Rusia

Kini, dengan dinamika kepemimpinan baru dan pendekatan yang lebih diplomatis, muncul peluang untuk menghidupkan kembali format tur serupa.

Namun kali ini usulan yang ditawarkan dibarengi pengawasan lebih ketat dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Menurut laporan harian Dong-A Ilbo, wacana ini telah dibahas dalam rapat Dewan Keamanan Nasional pada 10 Juli lalu, dan kini tengah dalam tahap peninjauan resmi.

Pemerintahan Lee melihat pariwisata sebagai saluran pendapatan yang sah bagi Korea Utara, yang selama ini tidak tersentuh oleh sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait program nuklir dan rudalnya.

Meskipun terbatas, pariwisata adalah sumber pendapatan sah Korea Utara yang tidak terkena sanksi.

Membuka akses tur berarti juga memberi jalur bantuan ekonomi tanpa mengganggu sanksi yang sudah berlaku.

Sinyal Baru dari Korea Utara

Hingga saat ini, Korea Utara belum memberikan respons resmi atau terbuka terhadap wacana Korea Selatan yang mempertimbangkan tur individu ke Korea Utara sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan bilateral.

Namun, sejumlah sinyal tidak langsung dan sikap diam Korea Utara telah ditafsirkan sebagai bentuk strategi "wait and see" atau kehati-hatian, Menandakan mereka menyadari dan mengamati perubahan pendekatan Seoul.

Alih-alih bereaksi terhadap Korsel, Korea Utara justru tampak lebih fokus pada pengembangan internal.

Salah satunya dengan membuka resor pantai Wonsan, proyek unggulan Kim Jong Un untuk mengembangkan sektor pariwisata.

Resor Wonsan merupakan bagian dari upaya meningkatkan ekonomi domestik tanpa bergantung pada ekspor yang terkena sanksi.

Kota Wonsan sendiri telah lama direncanakan menjadi kawasan wisata unggulan, dengan fasilitas modern seperti hotel, pusat rekreasi, dan pelabuhan wisata.

Kendati infrastruktur telah dibangun, belum ada tanda-tanda penerimaan turis asing dalam waktu dekat. Situs DPR Korea Tour tidak menyebutkan kapan tepatnya kunjungan internasional akan dimulai.

(Tribunnews.com / Namira)