Rusia: Satelit Eropa yang Bantu Ukraina Jadi Target Sah Serangan Pengacau Sinyal

Rusia: Satelit Eropa yang Bantu Ukraina Target Sah Serangan Pengacau Sinyal

  
TRIBUNNEWS.COM - Rusia secara resmi memberi tahu regulator internasional kalau mereka akan memperlakukan satelit Eropa yang dicurigai membantu militer Ukraina sebagai target sah untuk pengacauan sinyal.

Laporan terkait manuver Rusia ini dilansir situs web Space Intel Report pada Kamis (17/7/2025).

Baca juga: Ledek Ultimatum Trump untuk Berdamai, Rusia Luncurkan Ratusan Drone dan Rudal ke Ukraina

Dalam dokumen yang diserahkan kepada Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Rusia mengatakan pihaknya tidak akan lagi mengakui keluhan dari pemerintah Eropa yang satelitnya melayani tujuan sipil dan militer.

Moskow berpendapat kalau negara-negara yang mendukung Ukraina telah kehilangan hak untuk memprotes gangguan sinyal.

Rusia juga mengatakan dalam dokumen tersebut kalau  mereka akan menghindari mengganggu aplikasi satelit non-militer tetapi akan bertindak terhadap penggunaan satelit yang membantu militer Ukraina.

Dewan Regulasi Radio ITU, yang mengawasi kepatuhan global terhadap aturan komunikasi radio, menerima pemberitahuan tersebut.

Langkah ini memformalkan sikap yang telah diisyaratkan Rusia selama berbulan-bulan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang campur tangannya terhadap satelit navigasi dan komunikasi.

Ancaman Serius Bagi Layanan Penerbangan Sipil

Pemerintah Eropa telah berulang kali menuduh Moskow mengganggu sinyal GPS dan satelit dalam beberapa tahun terakhir.

Prancis, Belanda, Swedia, Luksemburg, dan Ukraina mengajukan keluhan pada tahun 2024 setelah campur tangan Rusia dilaporkan mengganggu sistem kontrol lalu lintas udara dan membajak siaran televisi termasuk program anak-anak, menggantinya dengan propaganda perang.

Awal bulan ini, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional memperingatkan bahwa gangguan GPS Rusia di dekat Laut Baltik menimbulkan “ancaman serius” terhadap penerbangan sipil.

Di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2022, Konstantin Vorontsov, wakil direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata, memperingatkan kalau infrastruktur ruang angkasa komersial yang digunakan untuk tujuan militer dapat menjadi “target yang sah.”

(oln/tmt/*)