Araghchi: Iran Siap Lanjutkan Negosiasi, tapi Amerika Harus Ubah Perilakunya Dulu

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat, asalkan dilakukan berdasarkan martabat dan rasa saling menghormati.

Dalam sebuah wawancara dengan Le Monde yang diterbitkan pada Kamis (10/7/2025), Araghchi menekankan bahwa AS harus terlebih dahulu mengubah perilakunya.

Araghchi juga menuntut adanya jaminan bahwa AS tidak akan melancarkan serangan militer lagi terhadap Iran selama proses negosiasi berlangsung.

"Iran selalu mendekati proses negosiasi dengan komitmen terhadap martabat, logika, dan rasa saling menghormati," tegasnya.

"Kontak dan pertukaran diplomatik terus berlangsung. Saat ini, jalur komunikasi diplomatik sedang dibangun melalui negara-negara sahabat atau perantara," ujarnya.

"Diplomasi adalah jalan dua arah. AS-lah yang memutuskan jalur negosiasi dan memilih melakukan tindakan militer."

"Karena itu, sangat penting bagi AS untuk mengakui kesalahan masa lalunya dan menunjukkan perubahan perilaku yang nyata."

"Kami membutuhkan jaminan bahwa Amerika Serikat akan menahan diri dari serangan militer selama proses diskusi di masa depan."

Iran Menuntut Kompensasi

Dalam wawancara yang sama, Araghchi menyebut bahwa serangan AS telah merusak fasilitas nuklir Iran.

Ia menekankan bahwa Iran berhak menuntut kompensasi setelah kerusakan yang terjadi dievaluasi.

"Kami memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut."

Baca juga: Presiden Iran Ultimatum IAEA: Hentikan Standar Ganda jika Ingin Kerja Sama Nuklir

"Pernyataan bahwa sebuah program telah dihancurkan, yang memaksa suatu negara meninggalkan program nuklir damai untuk keperluan energi, medis, farmasi, pertanian, dan pembangunan, merupakan kesalahan kalkulasi yang serius."

Ilmu Pengetahuan Tidak Mudah Dihancurkan

Lebih lanjut, Araghchi menegaskan bahwa program nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan dijalankan sesuai hukum internasional, mencakup lebih dari sekadar struktur fisik.

"Kegigihan sebuah bangsa yang telah mencapai puncak ilmu pengetahuan tidak mudah dihancurkan," ujarnya.

Ia menambahkan, kerusakan yang lebih besar justru terletak pada dampak terhadap sistem non-proliferasi internasional.