Trump Ancam Negara BRICS, Demokrat Minta Dukungan Solid untuk Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ancaman tarif impor dari mantan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara BRICS memantik respons keras dari DPR RI. Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menegaskan pentingnya dukungan politik yang solid terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tekanan global.

"Saya percaya bahwa dalam menghadapi tekanan global seperti ini, dukungan politik terhadap kebijakan Presiden harus menjadi satu suara," ujar Marwan kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

Pernyataan ini menyusul ancaman Trump yang berencana mengenakan tarif tambahan 10 persen terhadap negara-negara BRICS yang dinilai menjalankan kebijakan anti-Amerika.

Indonesia saat ini tengah memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan blok BRICS.

Potensi Dampak ke Ekonomi Nasional

Menurut Marwan, ini bukan sekadar isu perdagangan, tetapi persoalan geopolitik yang harus dihadapi dengan diplomasi cermat dan penguatan ekonomi nasional.

Baca juga: Daftar Negara BRICS yang Terancam Kena Tambahan Tarif Resiprokal 10 Persen 

Ia menyebut AS sebagai mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor tahun 2024 mencapai USD 23,6 miliar. Lebih dari sepertiga berasal dari sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki yang menyerap sekitar 3,5 juta pekerja.

"Kalau ancaman tarif ini direalisasikan, bukan tak mungkin pesanan ekspor akan dialihkan ke negara lain seperti Vietnam atau Bangladesh. Ini bisa berdampak langsung ke lapangan kerja kita," ujar Marwan.

Dukungan terhadap Langkah Strategis Pemerintah

Marwan mendukung langkah Presiden Prabowo dalam memperluas kerja sama ekonomi strategis, termasuk melalui keanggotaan Indonesia di BRICS.

"Dalam konteks ini, saya mendukung langkah Presiden Prabowo yang secara aktif memperluas kerja sama ekonomi strategis melalui keanggotaan Indonesia dalam BRICS," ucap Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat.

Ia menyebut diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah krusial.

"Diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti India, Brasil, Mesir, dan Uni Emirat Arab menjadi keharusan. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan nyata kepada industri padat karya, dengan insentif fiskal, akses pembiayaan, dan dukungan pembukaan pasar baru," katanya.

Baca juga: Indonesia Bisa Kena Tarif Impor Amerika Sebesar 42 Persen, Bakal Berlaku Mulai Kapan?

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi sektor padat karya. Menurutnya, pemerintah perlu memperluas program pelatihan ulang tenaga kerja untuk mengantisipasi gelombang PHK dan krisis sosial.

"Program pelatihan ulang tenaga kerja pun harus segera diperluas agar tekanan PHK tidak berubah menjadi krisis sosial," ucapnya.

Dorongan Hilirisasi dan Pembenahan Logistik

Marwan menyebut situasi ini sebagai momentum mempercepat hilirisasi industri dalam negeri. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah harus dikurangi untuk meningkatkan daya saing global.

"Pembenahan logistik ekspor juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tetap kompetitif di tengah persaingan global," ujarnya.

Seruan Konsolidasi Nasional