Netanyahu Perintahkan IDF Batasi Bantuan ke Gaza, Israel Tak Mau Hamas Diuntungkan

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan keluarkan instruksi agar pasukan militer IDF segera ambil alih proses penyaluran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.

Perintah itu diungkap Netanyahu dalam rapat kabinet keamanan pada awal pekan kemarin, Rabu (25/6/2025).

Dalam keterangan resminya, Netanyahu meminta pasukan militer Israel untuk menyusun rencana detail terkait sistem kontrol distribusi bantuan dalam waktu 48 jam ke depan.

Arahan tersebut menyusul laporan intelijen yang menunjukkan Hamas mulai mengambil alih pengiriman bantuan dan mengalihkannya dari penduduk sipil Gaza.

Pernyataan itu diperkuat dengan sebuah video yang diunggah ke media sosial oleh mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, yang memperlihatkan teroris Hamas bersenjata menaiki truk makanan setelah menguasainya.

Khawatir penyaluran bantuan akan dimanfaatkan Hamas, pemerintah Israel mengambil langkah ekstrem dengan menghentikan penyaluran bantuan ke Gaza. Dengan tujuan agar Hamas tidak mendapatkan dan menerima bantuan di wilayah Gaza.

Selain itu upaya ini dinilai bisa menekan pergerakan Hamas dan memisahkan antara kelompok militan dengan warga sipil yang membutuhkan.

Dengan menyerahkan pengawasan bantuan kepada militer, Netanyahu menunjukkan bahwa Israel tetap memegang kendali penuh atas Gaza, bahkan dalam urusan kemanusiaan.

“Netanyahu perintahkan IDF untuk segera hentikan bantuan agar tidak sampai ke Hamas atau berisiko kehilangan dukungannya dalam koalisi yang berkuasa,” ujar Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, dilansir dari Jewish News Syndicate.

Krisis Kemanusiaan Berisiko Memburuk

Dengan ketatnya kontrol dari militer Israel, proses pengiriman bantuan menjadi lebih lambat dan terbatas.

Banyak organisasi bantuan internasional khawatir, warga Gaza terutama anak-anak dan lansia berpotensi kehabisan makanan, obat-obatan, dan air bersih dalam waktu dekat.

Badan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat setidaknya lebih dari 19.000 anak-anak mengalami  kekurangan gizi akut sejak awal tahun ini.

Yang mengkhawatirkan, dalam dua minggu pertama bulan Juni saja, ada 1.648 kasus baru terkait kelaparan dan gizi buruk.

Di mana dari jumlah itu, 17 anak mengalami komplikasi serius, artinya kondisi tubuh mereka semakin lemah dan berbahaya jika tidak segera ditangani.

Situasi ini menunjukkan tingginya tingkat kelaparan dan kurangnya akses terhadap makanan bergizi di wilayah yang dilanda perang.