Penasihat Netanyahu, Tzachi Hanegbi: Iran Punya Ribuan Rudal Balistik, Lebih dari yang Diperkirakan

Penasihat Netanyahu, Tzachi Hanegbi: Iran Punya Ribuan Rudal Balistik, Lebih dari yang Diperkirakan

TRIBUNNEWS.COM-  "Israel" mengakui kepemilikan Iran atas ribuan rudal balistik, mengungkap skala kemampuan pertahanan Teheran di tengah perang Israel terhadap Iran.

Dalam sebuah pernyataan yang mengungkap, Penasihat "Keamanan Nasional" Netanyahu, Tzachi Hanegbi, mengakui bahwa Iran memiliki "ribuan rudal balistik," sebuah angka yang jauh melebihi perkiraan sebelumnya yaitu 1.500 hingga 2.000.

Berbicara kepada Radio Angkatan Darat "Israel" , Hanegbi menganggap perkembangan ini sebagai tantangan yang signifikan , dan mengakui, "Ini bukan pertempuran yang dalam jangka panjang akan mampu mengakhiri ancaman Iran."

Teheran menembakkan lebih dari 200 rudal ke "Israel"  pada hari Jumat dan Sabtu sebagai bagian dari pembalasannya , banyak di antaranya telah menembus pertahanan udara "Israel" yang terkenal, yang memaksa militer untuk memperingatkan rakyatnya bahwa pertahanan itu "tidak kedap udara" , menurut The Telegraph. 

Serangan udara Iran menggarisbawahi tantangan yang dihadapi bahkan oleh sistem pertahanan udara paling canggih  dalam melawan rudal balistik , yang melaju dengan kecepatan hipersonik melebihi Mach-5, sehingga hanya menyisakan sedikit baterai rudal permukaan-ke-udara yang mampu mencegatnya secara efektif.

Hanegbi: Kekuatan militer saja tidak bisa menghancurkan program nuklir Iran

Pernyataan Hanegbi baru-baru ini muncul tak lama setelah ia mengakui Jumat lalu bahwa upaya militer "Israel" saja tidak akan cukup untuk menghilangkan program nuklir Iran. Ia menekankan bahwa meskipun serangan udara dapat menargetkan infrastruktur, tujuan yang lebih luas adalah untuk menekan Iran agar melepaskan ambisi nuklirnya sepenuhnya.

"Hal ini tidak dapat dilakukan melalui cara-cara kinetik," kata Hanegbi, menekankan bahwa tindakan militer tidak akan menghancurkan kapasitas rudal atau nuklir Iran. 

Ia merujuk pada kasus-kasus masa lalu seperti Libya dan Afrika Selatan, di mana pemerintah menghentikan program nuklir melalui keputusan politik dan bukan melalui kekuatan eksternal.