Uni Eropa Persilahkan Bulgaria Pakai Mata Uang Euro Mulai 2026

TRIBUNNEWS.COM - Negara yang memakai mata uang Euro sebagai alat tukar resminya resmi bertambah pada 2026 mendatang setelah Uni Eropa menyetujui permintaan Bulgaria.

Dikutip dari Reuters, Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa memberikan lampu hijau kepada Bulgaria pada hari Rabu ini (4/6/2025) untuk mengadopsi mata uang euro mulai awal 2026.

Keputusan ini juga menjadikan Bulgaria sebagai negara ke-21 yang bergabung dengan kawasan mata uang tunggal tersebut.

Dalam "laporan konvergensi" yang menjelaskan bagaimana ekonomi Bulgaria selaras dengan zona euro, Komisi Eropa menyatakan bahwa Bulgaria telah memenuhi kriteria formal yang diperlukan untuk mengadopsi mata uang yang kini digunakan oleh 347 juta warga Eropa di 20 negara.

"Kami menyimpulkan bahwa Bulgaria siap mengadopsi euro mulai 1 Januari 2026—sebuah tonggak penting yang akan menjadikannya negara anggota ke-21 dalam zona euro," kata Komisi dalam pernyataan resminya.

Komisi juga menilai apakah ekonomi dan pasar Bulgaria terintegrasi dengan Uni Eropa, serta tren neraca pembayaran negara tersebut.

Dalam laporan terpisah, Bank Sentral Eropa (ECB) juga menyatakan Bulgaria memenuhi sejumlah syarat yang telah mereka berikan.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bulgaria atas komitmen luar biasa mereka untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan," kata Anggota Dewan Eksekutif ECB, Philip Lane, dalam pernyataan resminya.

Bulgaria diketahui telah lama berusaha mengganti mata uangnya yakni Lev dengan Euro sejak bergabung dengan Uni Eropa pada 2007.

Saking lamanya menunggu, kabar ini justru direspons cukup negatif oleh banyak warga Bulgaria yang mengaku kehilangan antusiasme-nya,

Baca juga: Melihat Regulasi Layanan Ojek Online di AS dan Eropa, Indonesia Mau Tiru yang Mana?

Hal ini bisa dilihat dari jajak pendapat Eurobarometer pada Mei 2025 lalu yang menunjukkan 50 persen warga Bulgaria skeptis terhadap euro,

Sebagian warga takut peralihan ke Euro ini justru akan mendorong kenaikan harga-harga barang di Bulgaria. 

"Masyarakat ingin memastikan transparansi harga dan melawan lonjakan harga yang tidak wajar, hal ini membutuhkan upaya khusus," kata Komisaris Ekonomi UE Valdis Dombrovskis dalam konferensi pers.

"Pengalaman dan data dari negara zona euro lain menunjukkan hal ini bisa tercapai, karena kenaikan harga akibat peralihan sebelumnya sangat minimal," lanjutnya.

Polemik ini sendiri juga sudah dikaji secara mendalam oleh pihak Uni Eropa.