Daftar Tuntutan Rusia ke Ukraina Kalau Mau Berdamai: Bahasa Rusia Harus Jadi Bahasa Resmi Ukraina

Daftar Tuntutan Rusia ke Ukraina Kalau Mau Berdamai: Bahasa Rusia Harus Jadi Bahasa Resmi 

TRIBUNNEWS.COM - Para negosiator Rusia menyampaikan kepada pihak Ukraina sebuah memorandum dalam perundingan damai yang berlangsung di Istanbul, Turki, Senin (2/6/2025).

Memorandum ini menguraikan dua kerangka kerja potensial untuk mengakhiri perang yang dipicu invasi skala penuh Moskow ke wilayah Kiev. 

Baca juga: 500 Serangan Drone Kamikaze Setiap Hari, Cara Gila-gilaan Rusia Mengubah Medan Perang Ukraina

Proposal yang diterbitkan oleh kantor berita negara tersebut menandai upaya terbaru Moskow untuk menegaskan tuntutan maksimalisnya guna mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

Kerangka kerja pertama yang diajukan Rusia mengharuskan Keiv untuk menarik diri sepenuhnya dari wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang sebagian diduduki Rusia tetapi diklaim sebagai wilayahnya sendiri. 

Gencatan senjata selama 30 hari akan mulai berlaku setelah penarikan pasukan ini dimulai, kata memorandum tersebut.

Ukraina juga akan diminta untuk merelokasi militernya ke jarak yang disepakati dari perbatasan Rusia.

Pilihan kedua, yang disebut "proposal paket," tidak secara eksplisit menuntut penyerahan segera keempat wilayah yang diduduki sebagian, tetapi mencakup daftar persyaratan yang  banyak.

Persyaratan ini termasuk larangan langsung terhadap upaya mobilisasi Ukraina dan dimulainya demobilisasi; diakhirinya semua bantuan militer asing, pembagian intelijen dan dukungan satelit ke Kyiv; dan jaminan bahwa tidak ada operasi sabotase yang akan dilakukan di dalam wilayah Rusia.

Baca juga: Rusia-NATO Panas di Laut Baltik, Pesawat Patroli Prancis Dikunci Radar Rudal Kapal Perang Moskow

Usulan kedua menyerukan amnesti bilateral yang akan membebaskan warga sipil yang ditahan di kedua belah pihak, serta bagi Ukraina untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen dalam waktu 100 hari setelah mencabut darurat militer.

Usulan itu juga mensyaratkan kalau personel militer asing harus meninggalkan Ukraina dan membatasi pergerakan pasukan Ukraina, kecuali penarikan mereka dari daerah perbatasan.

Menurut sumber Interfax yang mengetahui pembicaraan tersebut, kedua delegasi bertemu  setelah pertemuan langsung selama 2,5 jam antara Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov dan ajudan Kremlin Vladimir Medinsky.

Sumber tersebut menggambarkan pertemuan ini sebagai langkah penting dalam menentukan arah negosiasi yang lebih luas.

Memorandum Moskow menguraikan sejumlah tuntutan Kremlin yang sudah lama ada, beberapa di antaranya kemungkinan tidak akan diterima oleh Kyiv dan sekutu Baratnya.

Tuntutan tersebut meliputi:

• Pengakuan internasional atas kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina yang diduduki, termasuk Krimea
• Komitmen formal Ukraina untuk tidak bergabung dengan aliansi atau koalisi militer mana pun
• Status resmi bahasa Rusia di Ukraina
• Pencabutan semua sanksi yang ada antara kedua negara dan janji untuk tidak mengenakan sanksi baru
• Pemulihan transit gas alam Rusia melalui Ukraina dan dimulainya kembali hubungan ekonomi, diplomatik, dan transportasi penuh
• Penolakan bersama atas tuntutan atas kerusakan yang berkaitan dengan perang
• Pembatasan ukuran dan struktur militer Ukraina
• Larangan terhadap “pemuliaan atau promosi Nazisme dan neo-Nazisme” dan pembubaran partai-partai nasionalis
• Konfirmasi status non-nuklir Ukraina
• Penghapusan pembatasan hukum terhadap Gereja Ortodoks Ukraina yang berafiliasi dengan Patriarkat Moskow

Pejabat Ukraina belum mengomentari memorandum Rusia tersebut secara terbuka.

(oln/tmt/*)