Iran Tuntut Jaminan Pasti dari AS untuk Cabut Sanksi dalam Kesepakatan Nuklir

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Iran kembali menegaskan tuntutannya terhadap Amerika Serikat untuk memberikan jaminan yang jelas dan tegas terkait pencabutan sanksi ekonomi, sebagai syarat utama tercapainya kesepakatan baru mengenai program nuklir.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei menyampaikan bahwa hingga saat ini, Washington belum mampu memberikan penjelasan memadai terkait mekanisme pencabutan sanksi yang selama ini membebani perekonomian Iran.

"Kami harus benar-benar memahami bagaimana sanksi-sanksi yang menindas rakyat Iran akan dihapuskan, agar pengalaman pahit sebelumnya tidak terulang," tegas Baghaei dalam pernyataannya yang dikutip dari kantor berita resmi IRNA.

Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah Amerika Serikat mengajukan proposal yang diklaim sebagai "dapat diterima", meskipun berbagai laporan menyebutkan bahwa Iran memandang tawaran itu masih jauh dari harapan dan kemungkinan besar akan ditolak.

Menurut laporan The New York Times, proposal terbaru AS mencakup permintaan agar Iran menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium. 

Namun, seorang diplomat Iran yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa proposal tersebut dianggap "tidak dapat diterima".

Hal tersebut lantaran di dalam proposal tersebut tidak memberikan jaminan yang memadai mengenai pelonggaran sanksi maupun pendekatan lebih lunak.

Baghaei juga menegaskan bahwa AS belum memberikan kejelasan konkret mengenai bagaimana pencabutan sanksi akan dilaksanakan.

"Pihak Amerika belum menunjukkan kesediaan untuk memberikan klarifikasi yang diperlukan," ujarnya, dikutip dari Al Jazeera.

Keraguan Iran terhadap niat AS juga mencerminkan pernyataan skeptis dari Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang sebelumnya menekankan pentingnya jaminan tertulis dari pihak Barat.

Baca juga: Hasil Temuan IAEA Ungkap Iran Jalankan Program Nuklir Rahasia, Barat Siap Ajukan Resolusi Tegas

Ketidakpastian inilah yang mendorong Teheran untuk tidak langsung menyetujui proposal AS, meski secara formal telah menerimanya untuk ditinjau.

“Menerima sebuah dokumen tidak berarti menyetujuinya, dan tentu saja tidak menjadikannya layak diterima,” kata Baghaei.

Sebagai informasi, Iran dan AS telah menjalani lima putaran perundingan tidak langsung sejak April.

Ini merupakan upaya mencari jalan menuju kesepakatan baru untuk menggantikan perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump pada 2018. 

Pada tahun 2015, Iran mencapai kesepakatan dengan kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk mengekang program nuklirnya karena kekhawatIran negara itu berpotensi mengembangkan senjata nuklir.

Namun pada tahun 2018, Trump menjabat sebagai presiden AS  secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut.

Setelah menarik diri, Trump kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

(Tribunnews.com/Farra)