Kondisi Politik Tunisia: Ali Larayedh dan Penjara 34 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Perdana Menteri Tunisia, Ali Larayedh, baru-baru ini dijatuhi hukuman penjara selama 34 tahun oleh pengadilan di Tunisia.

Hukuman ini datang setelah Larayedh dituduh terlibat dalam memfasilitasi keberangkatan warga negara Tunisia untuk bergabung dengan kelompok militan di Suriah selama masa jabatannya.

Ia menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 2013 hingga 2014 dan dikenal sebagai tokoh senior dalam partai Islamis moderat, Ennahda.

Apa Tuduhan yang Dikenakan kepada Ali Larayedh?

Larayedh, yang telah ditahan sejak 2022, membantah semua tuduhan yang dikenakan kepadanya.

Dalam persidangan, ia menekankan bahwa dirinya tidak pernah mendukung atau mentolerir tindakan terorisme.

Ia bahkan menyebut hukuman yang dijatuhkan padanya sebagai bentuk balas dendam politik oleh pihak berwenang yang saat ini berkuasa.

Kasus Larayedh tidak berdiri sendiri.

Media pemerintah Tunisia, TAP, melaporkan bahwa tujuh terdakwa lainnya juga dijatuhi hukuman penjara dengan rentang antara 18 hingga 36 tahun dalam kasus yang sama.

Mereka dituduh terlibat dalam jaringan perekrutan dan pengiriman pejuang ke zona konflik di Timur Tengah.

Bagaimana Tanggapan Partai Ennahda dan Organisasi Hak Asasi Manusia?

Partai Ennahda dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa semua proses hukum ini bermotif politik.

Mereka mengeklaim bahwa pemerintah sedang berusaha membungkam oposisi melalui sistem peradilan.

Dalam hal ini, organisasi hak asasi manusia internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mengecam tindakan ini, menyebut penahanan Larayedh dan tokoh oposisi lainnya sebagai bentuk penyalahgunaan hukum.

Apa Konsekuensi Politik dari Kasus Ini?

Kasus hukuman Larayedh adalah bagian dari konteks yang lebih luas di Tunisia, di mana kritik terhadap pemerintahan Presiden Kais Saied semakin meluas.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2019, Saied telah memperluas kekuasaannya dengan membubarkan parlemen dan memerintah melalui dekrit setelah Juli 2021.

Langkah-langkah ini telah memicu kritik baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional yang melihatnya sebagai kemunduran demokrasi.