AS Siapkan Sanksi Baru untuk Rusia, Tekan Putin Agar Setuju Gencatan Senjata di Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat telah menyelesaikan paket sanksi ekonomi baru terhadap Rusia, yang mencakup sektor perbankan dan energi.

Sanksi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tekanan kepada Rusia agar menyetujui gencatan senjata di Ukraina. 

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya frustrasi Presiden AS Donald Trump terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang terus menolak seruan perdamaian, dikutip dari Global Banking and Finance.

Menurut sejumlah pejabat AS dan seorang sumber yang mengetahui masalah ini, sanksi baru itu akan menyasar raksasa energi Rusia, Gazprom.

Tak hanya itu, sanksi ini juga mencakup sejumlah entitas besar lain yang bergerak di sektor sumber daya alam dan perbankan.

Namun, hingga kini masih belum jelas apakah Trump akan memberi persetujuan akhir terhadap paket tersebut.

“Dewan Keamanan Nasional AS sedang mencoba mengoordinasikan serangkaian tindakan yang lebih menghukum terhadap Rusia,” kata salah satu sumber. 

Sehingga keputusan sanksi ini menunggu persetujuan Trump.

“Tapi keputusan akhirnya ada di tangan Trump,” tambah pejabat AS lainnya.

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional James Hewitt tidak ingin berkomentar lebih terkait negosiasi gencatan senjata di Ukraina.

“Sejak awal, presiden telah jelas soal komitmennya untuk mencapai gencatan senjata yang menyeluruh. Kami tidak akan berkomentar terkait rincian negosiasi yang sedang berlangsung," tambahnya.

Sementara itu, Departemen Keuangan AS yang biasanya menangani penerapan sanksi, juga menolak memberikan komentar.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1165: Trump Setujui Jual F-16 dan Pelatihan Pilot ke Ukraina

Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perubahan besar dalam pendekatan Washington terhadap konflik Ukraina. 

AS akan mengurangi perannya sebagai mediator, menyerahkan tanggung jawab utama kepada Kyiv dan Moskow untuk menghasilkan solusi konkret.

“Kami tidak akan terus-terusan terbang ke seluruh dunia untuk memediasi pertemuan. Sekarang adalah saatnya kedua belah pihak mengajukan ide nyata soal bagaimana konflik ini akan berakhir,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, dikutip dari Euro News.