260.000 PNS AS Terdampak PHK, Dipensiunkan Dini Buntut Efisiensi Anggaran Gagasan Trump

TRIBUNNEWS.COM - Lebih dari 260.000 pegawai federal atau PNS di Amerika Serikat (AS) terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dipensiunkan dini buntut kebijakan Presiden Donald Trump.

Hal ini terungkap Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) merilis laporan ketenagakerjaan terbaru.

Dalam laporan itu tercatat bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

Sementara itu, jika dihitung termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal menurun sebanyak 9.000 pada April.

Bahkan sejak awal tahun, total pengurangan telah mencapai lebih dari 26.000 orang

Jumlah PHK ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan yang memangkas sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981, sebagaimana dikutip dari Nypost.

PHK dilakukan Trump lewat melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) yang kini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

Trump berdalih diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

Berdasarkan situs DOGE, mereka setidaknya  telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

Namun imbas pemangkasan anggaran ini secara langsung membuat operasional lembaga-lembaga pemerintahan tidak lagi mampu mempertahankan jumlah pegawai yang ada.

Akibatnya, banyak lembaga dipaksa mengurangi tenaga kerja melalui PHK atau pensiun dini massal.

Pengangguran di AS Membludak

Baca juga: Status Bebas Pajak Harvard Dicabut, Kampus Elite Jadi Korban Kebijakan Agresif Trump

Hingga kini, DOGE belum merilis data resmi soal jumlah pegawai yang terdampak.

Akan tetapi lebih dari 75.000 pegawai federal disebut telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement (pensiun tangguhan), meski secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun.

Situs prediksi online Kalshi memperkirakan bahwa hingga akhir 2025, jumlah pegawai federal yang akan dipangkas bisa mencapai 300.000 orang, dari total lebih dari 2,4 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024 menurut data BLS.

Jika prediksi tersebut terealisasi, pemangkasan ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data tersebut pada 1950.

Bahkan melampaui rekor pemangkasan 195.000 pegawai pada tahun pertama Dwight D. Eisenhower menjabat di 1953.

Trump Diserang Demonstran

Merespon kebijakan agresif yang terus disahkan Trump, ribuan demonstran di Amerika Serikat menggelar aksi protes besar-besaran untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump.

Demo ini digelar bertepatan dengan diperingatinya Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2025.

Aksi demo tak hanya digelar di depan Gedung Putih, tapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

Selain menentang kebijakan pemangkasan anggaran, protes juga diarahkan pada tindakan keras terhadap imigran, termasuk deportasi massal dan pembatasan visa yang dianggap tidak manusiawi.

Tak hanya masyarakat sipil kecaman juga turut dilontarkan beberapa politisi progresif.

Diantaranya seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar yang mendukung gerakan ini secara langsung maupun lewat pernyataan publik.

“PHK massal, pelemahan hak buruh, dan serangan terhadap imigran adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri,” ujar AOC dalam unggahan media sosialnya.

(Tribunnews.com / Namira)