Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1164: Trump Ikhlas Jual Senjata usai Zelensky Teken Perjanjian Mineral

TRIBUNNEWS.COM - Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1.164 pada Jumat (2/5/2025), apa saja peristiwa terbaru yang terjadi?

Pemerintahan Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya akan menyetujui penjualan peralatan militer ke Ukraina sejak ia menjabat.

Dalam perkembangan lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut kesepakatan mineral yang baru ditandatangani dengan Amerika Serikat sebagai pencapaian "bersejarah".

Meskipun Trump berulang kali menyebut Ukraina "tidak memiliki kartu" dalam perundingan, analis Ukraina menyatakan Kyiv justru mampu memperoleh sejumlah konsesi penting dari Washington.

Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.164:

• Zelensky Puji Kesepakatan Mineral dengan AS: "Kini Jadi Kemitraan yang Setara"

Zelensky menyebut kesepakatan mineral yang baru ditandatangani dengan Amerika Serikat sebagai pencapaian "bersejarah".

Dalam pidato malam yang disiarkan secara nasional, Zelensky mengatakan isi kesepakatan mineral mengalami perubahan signifikan selama tahap perundingan.

"Perjanjian itu telah berubah secara signifikan selama proses persiapan," ujarnya seperti dikutip dari pernyataan resmi pemerintah Ukraina.

"Sekarang benar-benar kemitraan yang setara,"

Zelensky juga mengungkap kesepakatan ini merupakan hasil dari pertemuannya dengan Trump di Vatikan, yang berlangsung di sela-sela upacara pemakaman Paus Fransiskus.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.163: UE Siapkan Rencana B Jika AS Lepas Tangan dari Perundingan Damai

• Analis Ukraina: Kyiv Berhasil Dapatkan Konsesi dari AS, Trump Gagal Paksa Pembayaran Bantuan Militer

Meskipun Trump berulang kali menyebut Ukraina "tidak memiliki kartu" dalam perundingan, analis Ukraina menyatakan Kyiv justru mampu memperoleh sejumlah konsesi penting dari Washington.

Tymofiy Mylovanov, Presiden Sekolah Ekonomi Kyiv, mengatakan Ukraina mampu bertahan di tengah tekanan besar dari Amerika Serikat.

"Ukraina bertahan. Meskipun ada tekanan yang sangat besar, setiap permintaan yang berlebihan dari pihak lain dibatalkan,"

"Kesepakatan akhir terlihat adil," tulis Mylovanov di platform X, seperti dikutip dari media Ukraina.

Salah satu poin penting yang akhirnya tidak dimasukkan dalam perjanjian adalah kewajiban Ukraina untuk membayar kembali bantuan militer AS sebelumnya melalui kerja sama ekonomi.

Ketentuan itu sempat menjadi tuntutan berulang dari Presiden Trump dalam beberapa pernyataannya.

Dalam teks akhir kesepakatan, tidak ada klausul yang memaksa Kyiv untuk mengembalikan bantuan tersebut melalui sumber daya mineral atau bentuk pembayaran lainnya.

Menurut para analis, hal ini menunjukkan keberhasilan diplomasi Ukraina dalam menghadapi tekanan dan menjaga kepentingan nasionalnya.

• Kesepakatan Mineral AS-Ukraina Picu Reaksi Kremlin, Medvedev: Trump Langgar Rezim Kyiv

Kesepakatan mineral antara Amerika Serikat dan Ukraina yang diteken pada hari Rabu menuai reaksi tajam dari Rusia, The Guardian melaporkan.

Kremlin sendiri belum memberikan komentar resmi mengenai perjanjian tersebut.

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyebut kesepakatan itu sebagai tanda bahwa Presiden Donald Trump telah "melanggar rezim Kyiv."

Menurut Medvedev, perjanjian tersebut membuktikan bahwa Ukraina harus membayar bantuan militer dari AS dengan sumber daya mineralnya.

Baca juga: Dikerjai, Pasukan Ukraina di Garis Depan Perang Dapat Ratusan Ribu Peluru Mortir Ampas

Pernyataan itu disampaikan Medvedev melalui saluran media sosial resmi miliknya dan dikutip oleh sejumlah media Rusia.

• Menteri Keuangan AS: Kesepakatan dengan Ukraina Tegaskan Dukungan Washington di Tengah Negosiasi dengan Rusia

Kesepakatan baru antara Amerika Serikat dan Ukraina dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Washington tetap berpihak pada Kyiv.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan kesepakatan tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan antara rakyat Ukraina dan rakyat Amerika dalam tujuan mereka.

"Kesepakatan itu akan menunjukkan kepada para pemimpin Rusia bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara rakyat Ukraina dan rakyat Amerika, antara tujuan-tujuan kita," kata Bessent dalam wawancara dengan Fox Business Network, seperti dilaporkan pada Kamis (1/5/2025).

"Saya pikir ini adalah sinyal yang kuat bagi para pemimpin Rusia, dan ini memberi Presiden Trump kemampuan untuk sekarang bernegosiasi dengan Rusia dengan dasar yang lebih kuat."

• AS Tunjuk Julie Davis sebagai Duta Besar Baru di Kyiv Jelang Perjanjian Damai dengan Rusia

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjuk Julie Davis sebagai duta besar baru untuk Ukraina.

"Ini adalah momen kritis saat kita bergerak menuju perjanjian damai untuk menghentikan pertumpahan darah," kata Departemen Luar Negeri dalam pernyataannya, seperti dilansir Foreign Policy.

Julie Davis adalah veteran dinas luar negeri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun.

Saat ini, ia menjabat sebagai duta besar AS untuk Siprus dan sebelumnya pernah bertugas sebagai duta besar untuk Belarus serta wakil duta besar AS untuk NATO.

Ia akan menggantikan Bridget Brink, yang bulan lalu mengumumkan pengunduran dirinya di tengah kritik atas arah kebijakan pemerintahan Trump terkait Ukraina.

• Trump Setujui Penjualan Senjata Pertama ke Ukraina Setelah Teken Kesepakatan Mineral

Trump untuk pertama kalinya akan menyetujui penjualan peralatan militer ke Ukraina sejak ia menjabat, menandai perubahan kebijakan penting dalam hubungan kedua negara.

Baca juga: Trump Yakin AS Bisa Untung Lebih dari 350 Miliar Dolar dengan Keruk Mineral Ukraina

Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa kesepakatan kerja sama mineral yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Ukraina pada pekan ini telah membuka jalan bagi pengiriman senjata baru.

Menurut laporan yang dikirimkan ke komite urusan luar negeri di Kongres AS, Departemen Luar Negeri telah menyetujui lisensi ekspor perangkat keras dan layanan pertahanan senilai "50 juta dolar AS atau lebih" ke Ukraina.

Sebelumnya, Trump menghentikan seluruh bantuan militer ke Ukraina tak lama setelah dilantik.

Keputusan ini dipandang sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat pengaruh AS di sektor pertahanan dan energi di Eropa Timur, terutama dalam menghadapi pengaruh Rusia yang semakin meluas di kawasan tersebut.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)