Israel Cabut Visa 27 Pejabat Prancis setelah Macron Berencana Akui Negara Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri Israel mencabut visa masuk 27 anggota parlemen dan pejabat sayap kiri Prancis dua hari sebelum jadwal kunjungan mereka ke Israel dan wilayah Palestina.

Kementerian tersebut mengatakan pencabutan visa mereka berdasarkan undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang melarang masuknya orang-orang yang dapat bertindak melawan Israel. 

Setidaknya 17 anggota pejabat tersebut, dari partai lingkungan hidup dan komunis Prancis, mengatakan mereka adalah korban hukuman kolektif oleh Israel.

Mereka juga meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk campur tangan.

Para pejabat itu mengatakan mereka menerima undangan dari Konsulat Prancis di Yerusalem untuk perjalanan lima hari, tetapi visa mereka malah dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri Israel.

"Kami bermaksud mengunjungi Israel dan wilayah Palestina sebagai bagian dari misi mereka untuk mempromosikan kerja sama internasional dan budaya perdamaian," kata mereka dalam pernyataannya, Minggu (20/4/2025).

"Untuk pertama kalinya, dua hari sebelum keberangkatan kami, otoritas Israel membatalkan visa masuk kami yang telah disetujui sebulan sebelumnya," lanjutnya.

Mereka mengatakan ingin mengetahui alasan pemerintah Israel mencabut visa mereka.

“Kami ingin memahami apa yang menyebabkan keputusan mendadak ini, yang menyerupai hukuman kolektif,” kata mereka, seperti diberitakan Al Jazeera.

Tindakan ini diambil hanya beberapa hari setelah Israel melarang dua anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh yang berkuasa untuk memasuki Israel.

Keputusan tersebut terjadi di tengah ketegangan diplomatik, setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan segera mengakui negara Palestina pada bulan Juni mendatang. 

Baca juga: Di Hadapan Mesir, Menlu Polandia Akui Negara Palestina, tapi Tetap Dukung Israel

Selain itu, Macron juga berusaha menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai situasi di Jalur Gaza untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).

Israel Ancam akan Menghukum Prancis

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengomentari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai niat negaranya untuk mengakui negara Palestina yang merdeka.

"Itu akan menjadi kesalahan besar. Tel Aviv akan dipaksa untuk menanggapi secara sepihak jika Paris memilih untuk mengakui negara Palestina," kata Gideon Sa'ar kepada surat kabar Inggris The Telegraph pada hari Sabtu (19/4/2025).

Ia mengancam Prancis akan kehilangan pengaruhnya di kawasan tersebut jika mereka mengakui negara Palestina.

"Prancis akan kehilangan pengaruh regionalnya dan merusak kedudukan mereka jika mereka mengakui negara Palestina," imbuhnya.

Menteri Luar Negeri Israel juga menegaskan komitmen pemerintahnya untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir, dengan mencatat jika hal ini dapat dicapai melalui cara diplomatik, hal itu dapat diterima.

Sa'ar mengatakan ia mengadakan pertemuan yang baik dengan mitranya dari Inggris, David Lammy, dan menambahkan, "Namun hal itu tidak berarti tidak ada perbedaan pendapat."

Selain itu, ia mengatakan pemerintah Israel akan melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan baru dan masuk akal mengenai tahanan yang ditahan di Jalur Gaza.

"Jika kita tidak dapat membebaskan para tahanan dari Gaza melalui cara diplomatik, kita harus melakukannya melalui tindakan militer yang kuat," katanya.

Macron: Prancis akan Mengakui Negara Palestina

Sebelumnya, Macron mengatakan Prancis berencana mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan mendatang, namun dengan syarat bahwa negara-negara Arab di kawasan tersebut juga mengakui Israel.

"Kita perlu bergerak maju menuju pengakuan (negara Palestina). Jadi, dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melakukannya," kata Macron dalam sebuah wawancara di televisi France 5 pada Rabu (9/4/2025).

Macron juga menyerukan agar para pendukung Palestina juga mengakui Israel jika Prancis berhasil mewujudkan rencananya.

"Tujuan kami adalah sekitar bulan Juni, bersama Arab Saudi, untuk memimpin konferensi ini di mana kami dapat menyelesaikan gerakan menuju pengakuan timbal balik oleh beberapa negara," kata Macron, seperti diberitakan Reuters.

Segera setelah pernyataan itu, pemerintah Israel menolak upaya Macron yang akan mendorong Prancis untuk mengakui negara Palestina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel