Pakar Wanti-wanti Prabowo Soal Beban Anggaran Jika Evakuasi Warga Gaza ke RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai rencana Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengevakuasi sebagian warga Gaza ke Indonesia merupakan sesuatu yang baik.

Namun demikian, Trubus mewanti-wanti perihal beban anggaran yang akan ditanggung pemerintah Indonesia apabila rencana tersebut terealisasikan.

"Kalau saya melihat ini sebagai kebijakan yang baik dalam rangka untuk menampung rakyat Gaza yang selama ini mendapatkan perlakuan diskriminatif, pembunuhan, ancaman, macam-macam itu," kata Trubus, saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (11/4/2025).

Trubus menjelaskan, Indonesia memiliki pengalaman soal beban anggaran ketika menerima sejumlah pengungsi Rohingya yang berlabuh di Aceh, Indonesia, beberapa tahun silam.

Untuk diketahui, dalam peristiwa tersebut, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) turut mengalokasikan dana untuk perawatan pasca-darurat untuk pengungsi Rohingya.

Sedangkan, Menkopolhukam saat itu, Mahfud MD menyatakan, APBN maupun anggaran pemerintah daerah tidak ada alokasi anggaran untuk mengurus pengungsi dari Rohingya di Indonesia.

Sehingga, Mahfud menegaskan pemerintah Indonesia sejatinya berhak mengusir warga Rohingya yang mengungsi di Aceh kala itu.

"Jadi, maksud saya kemarin-kemarin pada saat Rohingya itu kan akhirnya bebannya ke pemerintah Indonesia, jadi berat kan," ucap Trubus.

"Kalau dari Gaza ini bebannya ke sini (Indonesia). Awalnya sih iya (dana dibantu UNHCR). Nanti ujung-ujungnya ditinggal sama UNHCR. Nah itu biasanya anggaran awalnya doang, berikutnya nanti ditinggal," lanjutnya.

Baca juga: Menlu Sebut Pemerintah Tak Bermaksud Dukung Rencana Israel-Trump di Balik Evakuasi Warga Gaza ke RI

Terkait hal itu, Trubus kemudian menuturkan, pemerintah Indonesia perlu mempertegas berapa lama sejumlah warga Gaza itu akan tinggal di Tanah Air.

Ia mengingatkan kesiapan pemerintah Indonesia, terutama perihal anggaran. Apalagi, beberapa waktu terakhir, pemerintah Prabowo Subianto baru melakukan efisiensi anggaran.

"Persoalannya kan, warga Gaza ini berapa lama di sini, kan jadi problem juga. Kalau cuma setahun ya enggak apa-apa misalnya kita nanggung satu tahun membantu, tapi sulitnya itu nanti, pasca itu," tuturnya.

"Artinya, setelah yang bersangkutan sudah tinggal di Indonesia. Nah masalah muncul, kita mampu enggak mengatasinya. Itu yang harus 'Kita siap enggak' di tengah kondisi ekonomi kita lagi enggak baik-baik saja, masyarakat turun, kondisi ini. Nah itu yang harus dipertimbangkan," jelas pakar kebijakan publik Universitas Trisakti itu.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, pemerintahan di Indonesia hanya berlangsung selama lima tahun. 

Trubus mengkhawatirkan, rencana penerimaan sejumlah warga Gaza ini berpotensi meninggalkan beban anggaran bagi rezim selanjutnya.

"Yang jadi problem itu pemerintahan di Indonesia ini itu hanya berjalan lima tahun. Itu kan saya khawatirnya. Ya kalau nanti terpilih 2029 Pak Prabowo lagi. Kalau bukan? Beban rezim berikutnya. Apalagi sekarang kita ini, APBN-nya lagi ngeri-ngeri sedap," ucap Trubus.

Tak hanya soal anggaran, Trubus juga menyoroti perihal lokasi di mana warga Gaza akan ditempatkan di Indonesia.

Ia kembali menyinggung pengalaman Indonesia menerima pengungsi Rohingya, yang sempat menimbulkan gesekan antara para pengungsi dengan masyarakat lokal di Aceh.

"Mereka harus terpisah. Jangan ditempatkan di tempat penduduk. Harus pulau tersendiri," katanya.

Hal itu disampaikan Trubus ketika dia menjelaskan pengalaman Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang menerima ratusan ribu warga Vietnam yang mengungsi pasca-perang saudara yang terjadi di negara tersebut.

Katanya, pemerintah Indonesia memilih Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengungsian warga Vietnam.

Prabowo: Indonesia Siap Evakuasi Warga Gaza Khusus 

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berperan lebih aktif untuk menyelesaikan konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah.

Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu korban luka, anak-anak, dan warga sipil Palestina yang terdampak konflik.

Ia juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera berdiskusi dengan pihak Palestina dan pihak-pihak terkait guna membahas mekanisme tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi dalam rangkaian lawatan lima negara pada Rabu (9/4/2025) kemarin.

"Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia," jelas Presiden.

Baca juga: Caplok Tepi Barat, Israel Lanjutkan Operasi Tembok Besi Hingga Tahun Depan: Usir Warga Palestina

Namun, presiden menegaskan keberadaan para korban di Indonesia hanya bersifat sementara.

"Pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal," tambah dia.

Untuk itu, Prabowo menggarisbawahi pentingnya konsultasi dan koordinasi dengan para pemimpin kawasan terkait hal tersebut. 

Ia juga menegaskan peran aktif Indonesia bukan hanya bentuk solidaritas, melainkan wujud komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.