Senin, 29 September 2025

Gempa di Myanmar

Akses Bantuan Terbatas, PBB: Operasi Militer di Myanmar Harus Dihentikan

Ravina Shamdasani mengatakan, meskipun militer telah mengumumkan gencatan senjata, serangan terus berlanjut di seluruh negeri.

Tangkapan layar YouTube Al Arabiya English
GEMPA MYANMAR - Tangkapan layar dari YouTube Al Arabiya English menunjukkan bangunan-bangunan rusak parah di Mandalay setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 SR mengguncang Myanmar, Jumat (28/3/2025). PBB menyerukan operasi militer di Myanmar harus dihentikan, lantaran situasi pasca gempa bumi makin buruk. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PBB menyerukan operasi militer di Myanmar harus dihentikan, lantaran situasi pasca gempa bumi makin buruk.

Data terbaru dari kantor hak asasi manusia PBB, OHCHR, menunjukkan sedikitnya 61 serangan yang dilaporkan di seluruh Myanmar sejak bencana itu terjadi, termasuk 16 sejak gencatan senjata yang diumumkan oleh militer seharusnya mulai berlaku pada 2 April.

Baca juga: Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Tiba di Myanmar, Tim Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa

Juru bicara Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Ravina Shamdasani mengatakan, meskipun militer telah mengumumkan gencatan senjata, serangan terus berlanjut di seluruh negeri.

Kondisi ini memperburuk situasi yang sudah mengerikan.

"Kami mendesak penghentian semua operasi militer dan agar fokus diberikan pada bantuan kepada mereka yang terkena dampak gempa," katanya kepada wartawan di Jenewa dikutip keterangan resmi yang ditulis Sabtu (5/4/2025).

Baca juga: Sekjen PBB: Gempa Bumi Memperparah Penderitaan Masyarakat Myanmar

Koordinator Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, tiba di Myanmar pada hari Jumat untuk menilai skala kehancuran dan bertemu dengan para penyintas dan relawan.

Setelah pengarahan dengan tim kemanusiaan di Yangon, Fletcher melakukan perjalanan ke kota terbesar kedua di Myanmar, Mandalay, dekat episentrum gempa, tempat 80 persen bangunan diperkirakan runtuh.

Di sana, ia bertemu dengan para pekerja kemanusiaan garis depan dan organisasi masyarakat yang telah memimpin tanggap gempa, memuji keberanian, keterampilan, dan tekad mereka.

"Banyak dari mereka sendiri kehilangan segalanya tetapi tetap pergi untuk mendukung para penyintas," kata dia.

Dewan Keamanan mendesak akses Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan  yang menegaskan kembali pentingnya lingkungan yang aman dan kondusif untuk memastikan pengiriman bantuan penyelamatan jiwa yang tepat waktu dan efektif kepada semua yang membutuhkan, tanpa gangguan atau diskriminasi.

Respons kemanusiaan meningkat setelah gempa bumi mengguncang pada 28 Maret.

Badan-badan PBB mengerahkan tim ke daerah-daerah yang terkena dampak, mengirimkan bantuan penting kepada puluhan ribu keluarga dan menilai kerusakannya.

Baca juga: Indonesia Kirim Stok Obat-obatan dan Bantuan Kesehatan ke Myanmar Senilai Rp 5,5 Miliar

Lebih dari 25 tim pencarian dan penyelamatan berada di lapangan, tim medis telah dikerahkan, dan bantuan penting – termasuk air dan perlengkapan tempat tinggal – sedang didistribusikan ke seluruh wilayah yang terkena dampak.

Pada hari Kamis lalu, 30 ton pasokan medis tiba di Myanmar, sehingga total yang telah dikirimkan sejauh ini menjadi 100 ton.

Badan pengungsi PBB (UNHCR) juga telah menyediakan lembaran plastik dan peralatan dapur untuk 25.000 orang dan memobilisasi pasokan tambahan untuk 25.000 orang lainnya dari persediaan yang ada.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan