Filipina Pertimbangkan Sewa Pengacara untuk Bela Duterte atas Penangkapan ICC

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Filipina mempertimbangkan untuk menunjuk pengacara sendiri guna membela mantan Presiden Rodrigo Duterte setelah penangkapannya oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Keputusan ini muncul setelah Kantor Jaksa Agung (OSG) menarik diri dari perkara tersebut, dengan alasan ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina.

Sementara itu, anak-anak Duterte telah mengajukan kasus habeas corpus untuk menentang penahanannya.

Wakil Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan, Claire Castro, dalam wawancara dengan Radyo 630, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan langkah untuk menyewa pengacara sendiri.

Namun, ia belum dapat memastikan apakah pengacara tersebut berasal dari pihak pemerintah atau penasihat hukum swasta.

Ketika ditanya apakah Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin atau Menteri Kehakiman Jesus Crispin Remulla dapat mewakili pemerintah dalam kasus ini, Castro menegaskan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan karena keduanya tercantum sebagai responden dalam petisi habeas corpus.

"Mahirap ipagtanggol ang sarili (sulit membela diri)," ujar Castro, dikutip dari Inquirer.

Ia menambahkan bahwa pemerintah kemungkinan akan menggunakan dana publik untuk menyewa penasihat hukum swasta, mengingat kasus ini menyangkut kepentingan publik.

Selain Bersamin dan Remulla, beberapa lembaga pemerintah lainnya juga tercantum sebagai responden dalam petisi ini, termasuk Kepolisian Nasional Filipina, Biro Imigrasi, dan militer.

Sementara itu, Jaksa Agung Menardo Guevarra, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kehakiman di era Duterte, telah mengajukan pernyataan resmi kepada Mahkamah Agung pada Senin sore.

Castro mengatakan bahwa ia belum mendengar tanggapan langsung dari Presiden Ferdinand Marcos Jr mengenai peran Guevarra dalam kasus ini.

Baca juga: Mengapa ICC Menangkap Duterte Meskipun Ada Pertanyaan Mengenai Yurisdiksi?

Namun, ia menilai bahwa Marcos Jr dan Guevarra memiliki pandangan yang sama bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina.

Meski begitu, Castro menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menghormati komitmennya dengan Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol), yang bertanggung jawab dalam menegakkan surat perintah penangkapan ICC terhadap Duterte.

Saat ini, Duterte ditahan di Den Haag atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama kampanye perang melawan narkoba semasa pemerintahannya.

Kampanye tersebut menyebabkan sedikitnya 6.000 orang tewas, sementara kelompok hak asasi manusia melaporkan jumlah korban sebenarnya bisa mencapai 20.000 orang.

Senat Filipina Selidiki Penangkapan Duterte

Selain langkah hukum yang tengah dipertimbangkan pemerintah, Senat Filipina juga akan menggelar penyelidikan terkait penangkapan Duterte oleh ICC.

Penyelidikan ini akan dipimpin oleh Senator Imee Marcos, yang juga merupakan saudara perempuan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Menurut Imee Marcos, penangkapan Duterte pekan lalu telah mengguncang politik Filipina.

Selain itu, ia mempertanyakan legalitas penahanan mantan presiden tersebut.

"Sangat penting untuk memastikan apakah proses hukum telah diikuti dan memastikan bahwa hak-hak hukumnya tidak hanya ditegakkan tetapi juga dilindungi," kata Imee Marcos, dikutip dari Al Jazeera.

Ia menegaskan bahwa kedaulatan Filipina harus menjadi prioritas utama dalam penyelidikan ini.

"Kedaulatan dan proses hukum kita harus tetap menjadi yang utama," tambahnya.

Penyelidikan ini dijadwalkan akan dimulai pada Kamis, 20 Maret 2025.

Untuk memperkuat bukti, Marcos meminta kehadiran pejabat kepolisian dan pemerintah dalam penyelidikan tersebut.

Dukungan untuk Rodrigo Duterte

Selain dari Senat Filipina, Duterte juga mendapatkan dukungan dari ratusan pendukungnya.

Pada Sabtu (15/3/2025), mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan Duterte.

Mantan presiden itu ditangkap oleh ICC di Bandara Internasional Manila pada Selasa (11/3/2025).

Duterte didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, yang berkaitan dengan kampanyenya dalam "perang melawan narkoba."

Menurut catatan kepolisian, lebih dari 7.000 orang tewas dalam operasi antinarkoba resmi selama Duterte menjabat dari 2016 hingga 2022.

Sidang Perdana Rodrigo Duterte

Sidang perdana Duterte digelar pada Jumat (14/3/2025).

Duterte tidak hadir secara fisik dalam persidangan tersebut.

Baca juga: Sikap Anti-AS Rodrigo Duterte dan Polemik Keabsahan Penangkapan oleh ICC

Dia hanya mengikuti sidang melalui tautan video dari Pusat Penahanan ICC.

Dalam permohonan jaksa untuk penangkapannya, disebutkan bahwa kejahatan yang diduga dilakukan Duterte merupakan "bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil di Filipina."

"Potensial terjadi puluhan ribu pembunuhan," ujar jaksa terkait kampanye Duterte yang sebagian besar menyasar laki-laki miskin, sering kali tanpa bukti bahwa mereka terlibat dalam perdagangan narkoba, dikutip dari ABS-CBN.

Majelis hakim ICC secara tentatif menetapkan sidang konfirmasi dakwaan pada 23 September 2025.

Menurut ICC, sidang ini bertujuan untuk menilai apakah ada bukti yang cukup kuat untuk meyakini bahwa Duterte telah melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan.

Jika tuduhan tersebut terbukti, kasus ini akan berlanjut ke tahap persidangan di Majelis Pengadilan.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)