Seperti Takut dengan Negara-Negara Arab, Trump Batal Usir Warga Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Setelah Liga Arab bertemu di Kairo, Mesir pada minggu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kelabakan.

Bagaimana tidak, sekutu utama AS seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar menentang usulan Donald Trump soal pengusiran warga Palestina dari Gaza.

Pertemuan negara-negara Arab di Kairo itu adalah teguran keras terhadap visi Donald Trump untuk "mengambil alih" Gaza dari warga Palestina.

Kini, Donald Trump langsung mencabut rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.

Dalam pertemuannya dengan pemimpin Irlandia Michael Martin, Rabu (12/3/2025), Donald Trump mengatakan tidak ada warga Palestina yang akan diusir dari Jalur Gaza.

"Tidak ada yang mengusir warga Palestina," kada Trump, dikutip dari Anadolu.

Mengenai tuntutan Israel dan AS untuk menyingkirkan Hamas dari kekuasaan di Gaza, rencana Arab mengadopsi usulan Mesir untuk membentuk komisi teknokrat untuk mengelola Gaza selama periode sementara enam bulan di bawah naungan Otoritas Palestina (PA). 

Mesir telah merundingkan proposal ini pada awal tahun ini dengan beberapa faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah.

Karena Israel menolak kembalinya PA ke Gaza, rencana tersebut mengusulkan periode rehabilitasi dan reformasi yang akan diadopsi oleh PA, termasuk pelatihan pasukannya oleh Mesir dan Yordania, setelah itu PA akan memikul tanggung jawab atas keamanan Gaza.

Masalah pelucutan senjata Hamas - sebuah ide yang ditolak untuk dibahas oleh Hamas, Jihad Islam, dan kelompok perlawanan lainnya - hanya dibahas secara samar-samar dalam komunike akhir.

Dokumen tersebut mengusulkan untuk menempatkan semua senjata di bawah satu otoritas, mungkin Otoritas Palestina, yang secara efektif membatalkan perlawanan, karena PLO dan Otoritas Palestina meninggalkan perjuangan bersenjata berdasarkan Perjanjian Oslo 1993.

Baca juga: Hamas Sambut Baik Pernyataan Trump yang Batal Usir Penduduk Gaza

Pernyataan itu juga menyerukan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza - usulan yang ditolak tegas oleh Hamas dan kelompok perlawanan lainnya.

Juru bicara Hamas dan Jihad Islam menyatakan, pasukan asing mana pun di Gaza akan dianggap sebagai pasukan pendudukan dan diperlakukan seperti itu.

Dikutip dari Middle East Eye, bagi banyak analis, salah satu aspek paling mencolok dari proposal Liga Arab adalah penerbitan rencana rekonstruksi setebal 91 halaman untuk Gaza.

Dokumen tersebut memberikan rincian yang luar biasa tentang bagaimana Gaza akan dibangun kembali dan direhabilitasi, menguraikan rencana tiga tahap selama lima tahun. 

Tahap enam bulan pertama akan difokuskan pada penempatan warga Palestina yang mengungsi di perumahan sementara seperti tenda dan karavan di tujuh area yang ditentukan. 

Tahap kedua dan ketiga, yang masing-masing berlangsung selama tiga dan dua setengah tahun, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur skala penuh, termasuk sekolah, universitas, rumah sakit, jalan raya, pembangkit listrik, fasilitas desalinasi, dan perumahan dengan kepadatan yang bervariasi.

Rencana tersebut juga mencakup pasar, gedung pemerintahan, taman, hotel, lokasi wisata, dan kawasan industri.

Tingkat detail ini, lengkap dengan peta, berfungsi sebagai bantahan langsung terhadap klaim Trump bahwa pemindahan diperlukan untuk rekonstruksi Gaza.

Rencana rekonstruksi tersebut memperkirakan total biaya sebesar $53 miliar, dengan $3 miliar dialokasikan untuk tahap pertama, $30 miliar untuk tahap kedua, dan $20 miliar untuk tahap ketiga.

Dokumen tersebut juga menyerukan agar konferensi donor internasional segera diselenggarakan di Kairo.

Hamas Sambut Baik Pernyataan Trump

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyambut baik keputusan Trump yang tampaknya menarik kembali usulannya untuk memindahkan secara permanen warga Palestina dari Gaza.

"Jika pernyataan Presiden AS Trump menunjukkan kemunduran dari gagasan menggusur warga Jalur Gaza, maka pernyataan tersebut disambut baik," kata Qassem, dikutip dari Al Arabiya.

"Kami (Hamas) menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan pendudukan Israel untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian gencatan senjata," lanjutnya.

Baca juga: Trump Tarik Ucapannya di Hadapan Pemimpin Irlandia: Tak Ada yang Usir Penduduk Gaza

Israel dan Hamas mengisyaratkan pada hari Sabtu, mereka sedang mempersiapkan tahap berikutnya dari negosiasi gencatan senjata, saat para mediator terus melanjutkan pembicaraan untuk memperpanjang gencatan senjata 42 hari yang dimulai pada bulan Januari.

Delegasi Hamas bertemu dalam dua hari terakhir dengan mediator Mesir dan menegaskan kembali kesiapannya untuk merundingkan tahap gencatan senjata berikutnya.

Israel mengirim negosiator ke Doha pada hari Senin untuk melakukan perundingan gencatan senjata.

Diskusi antara negosiator sandera AS, Adam Boehler dan Hamas telah melanggar kebijakan Washington selama puluhan tahun yang melarang negosiasi dengan kelompok yang dicap AS sebagai organisasi teroris.

(*)