Militer Israel Siaga Tinggi Kembali Perang di Gaza, Hamas: Kami Tak Mempan Ancaman, AS Berpihak

Militer Israel Siaga Tinggi Kembali Perang di Gaza, Hamas: Kami Tak Mempan Ancaman

TRIBUNNEWS.COM - Situasi gencatan senjata di Gaza dilaporkan berada di titik krusial pasca-berakhirnya tahap pertama pertukaran sandera-tahanan antara Hamas dan Israel pada 28 Februari 2025 kemarin.

Dalam situasi tersebut, Tentara Israel (IDF) dilaporkan bersiap melanjutkan pertempuran di Gaza jika tidak ada kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata.

Baca juga: Blokir Semua Bantuan Gaza, Cara Israel Peras Hamas Agar Setuju Usulan AS Gencatan Senjata Sementara

Menurut lembaga penyiaran Israel, KAN, militer IDF dalam keadaan siaga tinggi dan melakukan persiapan untuk kemungkinan pecah kembalinya konflik bersenjata jika kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata tidak tercapai.

"Tentara Israel bersiap untuk melanjutkan perang di Gaza jika tidak ada kesepakatan yang dicapai untuk memperpanjang gencatan senjata," otoritas penyiaran Israel melaporkan Sabtu malam.

"Mencapai ketenangan di Gaza memerlukan kesepakatan aktif; jika tidak, hanya ada dua pilihan: pembebasan tahanan atau perang," kata penyiar itu, mengutip sumber keamanan senior Israel.

Sebagai informasi, menjelang berakhirnya tahap pertama gencatan senjata, Israel berniat untuk memperpanjang fase I tersebut, namun ditolak Hamas.

Baca juga: Hamas Tolak Perpanjangan Tahap I Gencatan Senjata, Israel Tak Mau Mundur dari Koridor Philadelphia

Belakangan, Amerika Serikat (AS) mengusulkan usulan baru dengan tajuk Gencatan Senjata sementara untuk periode bulan Ramadan dan menjelang paskah.

Dalam usulan ini, AS mensyaratkan, separuh sandera Israel yang ada di Hamas, baik hidup maupun mati, dibebaskan.

Separuh lainnya sandera Israel di tangan Hamas, bisa dibebaskan nanti jika gencatan senjata permanen dicapai.

Baca juga: Blokir Semua Bantuan Gaza, Cara Israel Peras Hamas Agar Setuju Usulan AS Gencatan Senjata Sementara

Israel, Minggu (2/3/2025) menyetujui rencana AS ini, namun menyatakan, Hamas belum menerimanya.

IDF Blokir Semua Bantuan Masuk ke Gaza

Untuk menekan Hamas, Pemerintah Israel telah memutuskan untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Channel 12 Israel melaporkan kalau "masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza telah dihentikan setelah berakhirnya gencatan senjata secara resmi ."

Sementara itu, Channel 14 Israel menyatakan bahwa "dalam diskusi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tadi malam, sebuah keputusan diambil untuk menghentikan pengiriman truk kemanusiaan ke Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut."

Laporan itu menambahkan kalau keputusan memblokir semua bantuan kemanusiaan ke Gaza itu dikoordinasikan dengan Amerika Serikat .

Sebagai latar belakang, tahap pertama perjanjian gencatan senjata, yang berlangsung selama 42 hari, secara resmi berakhir pada tengah malam Sabtu (28 Februari 2025) waktu Gaza.

Namun, Israel belum setuju untuk melanjutkan tahap kedua atau mengakhiri perang .

Sebelumnya pada hari Minggu, Israel mengatakan kalau  mereka menyetujui gencatan senjata sementara di Jalur Gaza selama Ramadan dan Paskah, menyusul usulan dari Utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff, beberapa jam setelah fase pertama gencatan senjata akan berakhir.

Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku sejak Januari, menghentikan perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.380 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

AS Dukung Netanyahu Lanjutkan Perang

Lembaga penyiaran publik Israel juga mengutip sumber yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengatakan dia saat ini tidak tertarik untuk melanjutkan ke tahap kedua dari kesepakatan pertukaran tahanan.

Namun, Channel 13 Israel, mengutip pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, melaporkan: "Netanyahu cenderung memperpanjang gencatan senjata selama beberapa hari lagi sebelum potensi kembalinya pertempuran di Gaza."

Media Israel mengutip “sumber informasi” yang tidak disebutkan namanya, yang biasanya berarti seseorang yang dekat dengan Kantor Perdana Menteri, kalau keputusan-keputusan ini, termasuk penghentian bantuan kemanusiaan, dilakukan dalam koordinasi dengan pemerintahan Trump.

Perlu diingat, pemerintahan AS di era Donald Trump ini telah mempercepat pemberian bantuan militer senilai $12 miliar kepada Israel sejak menjabat per Januari 2025 kemarin. 

Pengumuman ini disambut hangat oleh para menteri di pemerintahan Israel yang merupakan kunci untuk menjaga agar koalisi tetap bersatu.

Sementara itu, pihak oposisi bersuara lantang dan menuduh Netanyahu pada dasarnya menukar nyawa dan keselamatan tawanan Israel demi kepentingan politiknya sendiri.

Artinya, keputusan Netanyahu yang cenderung mengindikasikan akan melanjutkan Perang di Gaza, dinilai hanya untuk kepentingan politik agar pemerintahannya tidak terbelah.

Di sisi lain, indikasi berlanjutnya perang ini disambut oleh demonstrasi warga Israel, khususnya keluarga para sandera.

"Al Jazeera memantau laporan tentang warga Israel yang turun ke jalan, mendatangi rumah menteri Israel untuk memprotes tindakan ini, karena mereka yakin tindakan ini membahayakan nyawa tawanan Israel. Kecil kemungkinan – mengingat fakta bahwa pemerintah Israel merasa berani dengan dukungan Amerika – bahwa kita akan melihat pembalikan,"

Bahkan, koresponden Al Jazeera menyatakan, mendengar pemerintah Israel sedang mempertimbangkan untuk memanggil 400.000 tentara cadangan Israel ke tentara karena, menurut laporan tersebut, tahun 2025 akan menjadi tahun perang.

Hamas: Kami Tidak Mempan Ancaman

Potensi kembali meletusnya perang Gaza kina besar saat Hamas merespons pemblokiran bantuan oleh Israel sebagai aksi yang tidak berpengaruh terhadap sikap mereka.

Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan keputusan Israel untuk menangguhkan pengiriman bantuan ke Gaza “mempersulit masalah dan memengaruhi proses negosiasi”.

Ia menambahkan kelompok Perlawanan Palestina “tidak menanggapi tekanan”.

Israel menghentikan masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza hari ini dan memperingatkan “konsekuensi tambahan” jika Hamas tidak menerima proposal baru untuk perpanjangan fase pertama gencatan senjata.

Gerakan Hamas mengatakan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel adalah upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan menghindari memasuki negosiasi untuk tahap kedua perjanjian tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas menganggap keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan sebagai pemerasan murahan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap kesepakatan tersebut. 

Hamas meminta para mediator dan masyarakat internasional harus bergerak untuk menekan Israel dan menghentikan tindakan hukuman dan tidak bermoralnya terhadap lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza.

"Penjahat perang Netanyahu berusaha memaksakan fakta politik di lapangan, yang gagal diwujudkan oleh tentara fasisnya selama lima belas bulan genosida brutal, berkat keteguhan, keberanian, dan perlawanan rakyat kami. Ia berusaha menggulingkan perjanjian yang ditandatangani untuk melayani kalkulasi politik internalnya yang sempit, dengan mengorbankan tahanan pendudukan di Gaza dan nyawa mereka," kata pernyataan Hamas.

Hamas menjelaskan, tuduhan Israel mengenai pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh gerakan tersebut menyesatkan dan tidak berdasar.

"Tuduhan Israel ini merupakan upaya yang gagal untuk menutupi pelanggaran harian dan sistematis terhadap perjanjian tersebut, yang menyebabkan tewasnya lebih dari seratus orang rakyat kami di Gaza, selain itu juga mengganggu protokol kemanusiaan, mencegah masuknya tempat berlindung dan pasokan bantuan, serta memperdalam bencana kemanusiaan di Gaza," tambah pernyataan Hamas.

Ia menekankan bahwa perilaku Netanyahu dan pemerintahannya jelas melanggar apa yang dinyatakan dalam Pasal 14 perjanjian, yang menetapkan bahwa semua tindakan yang terkait dengan tahap pertama berlanjut pada tahap kedua, dan bahwa para penjamin akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa negosiasi terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan mengenai persyaratan pelaksanaan tahap kedua.

Serukan AS Berhenti Berpihak ke Israel

Hamas juga menyerukan pemerintah AS untuk menghentikan bias dan keberpihakannya pada "Rencana fasis penjahat perang Netanyahu, yang menargetkan rakyat kami dan keberadaan mereka di tanah mereka. Kami menegaskan bahwa semua proyek dan rencana yang mengabaikan rakyat kami dan hak-hak mereka yang telah ditetapkan di tanah mereka, penentuan nasib sendiri, dan pembebasan dari pendudukan ditakdirkan untuk gagal dan kalah."

Hamas memperbarui komitmennya untuk melaksanakan perjanjian yang ditandatangani dalam tiga tahap, dengan menambahkan:

"Kami telah berulang kali mengumumkan kesiapan kami untuk memulai negosiasi untuk tahap kedua perjanjian tersebut."

Hamas mengimbau para mediator untuk menekan pendudukan agar melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, dalam semua tahapannya, melaksanakan protokol kemanusiaan, dan mendatangkan peralatan tempat berlindung dan penyelamatan ke Jalur Gaza.

Hamas menganggap, "Netanyahu dan pemerintahan ekstremisnya bertanggung jawab penuh atas penghalangan penerapan perjanjian tersebut, atau kebodohan apa pun yang mungkin dilakukannya dengan menggulingkannya, termasuk konsekuensi kemanusiaan yang terkait dengan tahanan pendudukan di Jalur Gaza."

Hamas meyakini kalau satu-satunya cara untuk memulangkan sandera Israel adalah dengan menaati perjanjian, segera mengadakan perundingan untuk memulai tahap kedua, dan agar pendudukan berkomitmen untuk melaksanakan janjinya.

(oln/anews/khbrn/aja/anadolu/*)