Konflik Palestina Vs Israel

1.170 Unit Rumah Ilegal akan Dibangun Israel di Tepi Barat, Target Diperluas hingga 20 Kali Lipat

Tayang: Selasa, 25 Februari 2025 08:16 WIB

Penulis: garudea prabawati

Editor: Whiesa Daniswara

1.170 Unit Rumah Ilegal akan Dibangun Israel di Tepi Barat, Target Diperluas hingga 20 Kali Lipat

(Tangkap layar peacenow.org.il)

RUMAH ILEGAL ISRAEL - Peace Now memperingatkan bahwa Israel akan terus memperluas pemukiman ilegal terutama di Tepi Barat. Informasi ini dilaporkan Senin (24/2/2025). (Tangkap layar peacenow.org.il)

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perencanaan Tinggi Israel disebut akan menyetujui 1.170 unit perumahan baru di permukiman ilegal Tepi Barat.

Peringatan ini disiarkan oleh Peace Now, sebuah advokasi liberal Israel yang bertujuan untuk mempromosikan solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina, Senin (24/2/2025).

Pengawas anti-pemukiman Israel Peace Now juga menyebut, Dewan Perencanaan Tinggi Israel akan bersidang pada hari Rabu (26/2/2025) untuk membahas persetujuan 1.170 unit rumah baru di empat permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Mayoritas unit-unit ini, 756 di antaranya dilaporkan direncanakan untuk Gvaot, sebuah pemukiman Israel yang berdekatan dengan desa Palestina Nahalin, barat daya Betlehem.

Di mana sekitar 50 keluarga saat ini tinggal.

Pemukiman lainnya adalah Itamar, Shaarei Tikva, dan Givat Zeev, mengutip peacenow.org.il.

Jika disetujui, perluasan Gvaot akan menandai peningkatan yang signifikan soal pendudukan ilegal.

Menurut Peace Now, persetujuan yang diharapkan Israel yakni akan memperluas penyelesaian dua puluh kali lipat pemukiman ilegal.

Dewan Perencanaan Tinggi Israel telah secara dramatis meningkatkan laju ekspansi pemukiman dalam beberapa bulan terakhir.

Peace Now mencatat bahwa sejak awal Desember 2024, Dewan Perencanaan Tinggi telah mengadakan pertemuan mingguan untuk memajukan proyek perumahan pemukiman.

Yakni dengan persetujuan di setiap sesi mulai dari beberapa ratus hingga lebih dari seribu unit rumah ilegal.

Perubahan kebijakan utama yang diterapkan oleh pemerintah yang dipimpin Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Juni 2023 telah memungkinkan percepatan persetujuan (pembangunan pemukiman) penyelesaian.

Sebelumnya, semua rencana pembangunan permukiman membutuhkan persetujuan langsung dari menteri pertahanan Israel.

Namun, persyaratan ini dihapus, memungkinkan Dewan Perencanaan Tinggi untuk proyek lampu hijau tanpa pengawasan politik tambahan.

Peace Now, yang memantau dan menentang kebijakan permukiman ilegal Israel, mengutuk ekspansi yang sedang berlangsung, mengatakan dalam sebuah pernyataan:

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2