Pendidikan di Pakistan Dapat Sorotan, Menutup Kesenjangan Infrastruktur dan Sumber Daya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekolah-sekolah di Pakistan kekurangan infrastruktur dan fasilitas dasar. 

Hal tersebut berdampak terhadap kualitas pendidikan hingga meningkatkan angka putus sekolah. 

Dikutip dari Islam Khabar, Sabtu (22/2/2025), sekitar 26 juta anak Pakistan masih belum mendapatkan pendidikan dasar formal pada 2024.

Bahkan, sekitar 80 persen anak-anak putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah karena orang tua mengkhawatirkan rendahnya kualitas pendidikan di sekolah negeri Pakistan. 

Fakta itu dikutip dari Laporan Indeks Kinerja Pendidikan Distrik terbaru dari Komisi Perencanaan.

Pakar pendidikan Pakistan Nazeer Ahmed Arijo menyinggung pernyataan politikus di sana, yang menurutnya adalah bualan. Terutama, terkait reformasi revolusioner di sektor pendidikan. Dia mengatakan putranya menolak pergi ke sekolah karena panas terik dan kurangnya listrik. 

“Seluruh bangunan sistem pendidikan negeri kita berdiri di atas fondasi yang rapuh, infrastruktur yang rusak, buku teks yang sudah ketinggalan zaman, dan kurikulum yang gagal mempersiapkan siswa menghadapi dunia modern,” kata Arijo.

Sekitar setengah dari sekolah negeri di Pakistan tidak memiliki fasilitas toilet dasar. Termasuk ruang kelas yang layak, ungkap Laporan Statistik Pendidikan Pakistan. 

Hal ini menunjukkan betapa situasi di daerah-daerah terpencil dan terlantar sangat memprihatinkan. Sekitar 77 persen sekolah dasar di provinsi Balochistan tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman.

Sementara itu, di Kashmir yang dikelola Pakistan, jumlah tersebut mencapai 69 persen. Bahkan toilet hilang di 77 persen dan 58 persen sekolah dasar di Balochistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan.

Menurut Laporan Statistik Pendidikan Pakistan terbaru, angka putus sekolah adalah 38 persen. Kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Hal tersebut, disebabkan kesalahan tata kelola dan kelalaian birokrasi.

“Meskipun pentingnya pendidikan tidak dapat disepelekan, bukankah pemerintah melakukan pelanggaran konstitusi jika banyak anak-anak di negara ini putus sekolah?” kata Direktur Regional Institut Diplomasi dan Hak Asasi Manusia AS yang berbasis di Washington DC, Muhammad Asad.

Gaji Guru Tak Layak

Guru di Pakistan disebutkan terpaksa melakukan kegiatan non-inti seperti pendaftaran pemilih dan vaksinasi polio.

Sementara banyak guru terlibat dalam membina hubungan politik.

Hal ini telah menyebabkan keruntuhan pendidikan, kata analis ekonomi Gulab Umid.