Diduga Ditekan Mesir, Hamas Diisukan Siap Serahkan Gaza kepada Otoritas Palestina

Bulan kemarin, Kepala Dinas Intelijen Israel (Mossad), Dedi Barnea, dan Kepala Dinas Keamanan Israel (Shin Bet), Ronen Bar, pergi ke Kota Kairo, Mesir, guna membahas penerapan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Di sana, Barnea dan Bar menggelar pembicaraan dengan Kepala Dinas Intelijen Mesir (GIS), Mayjen Hassan Mahmoud Rashad.

Surat kabar Asharq Al Awsat mengklaim kedua belah pihak sudah sepakat mengenai nasib perlintasan Rafah yang berada di perbatasan Mesir dan Gaza.

Perlintasan itu disebut akan dikontrol oleh Otoritas Palestina di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, belum diputuskan tanggal berapa perlintasan itu akan dibuka agar bantuan bisa masuk ke Gaza.

Lalu, narasumber yang didapatkan media itu menyebut ada perbedaan pendapat dalam rapat antara pejabat Israel dan Mesir itu tentang Koridor Philadelphi. Meski demikian, disebutkan perbedaan itu perihal "teknis dan logistik dan akan terselesaikan".

Baca juga: Netanyahu Disebut Menghindari Kesepakatan Gencatan Senjata Tahap 2, Ingin Lanjutkan Perang di Gaza

Israel disebut mengusulkan penarikan sebagian pasukannya dari koridor itu. Di sisi lain, Mesir menolaknya dan bersikeras meminta penarikan mundur sepenuhnya, sama seperti sebelum perang.

Kantor Perdana Menteri Israel membantah laporan mengenai perlintasan Rafah.

"Laporan itu tidak benar meskipun Otoritas Palestina berupaya membuat kesan palsu bahwa pihaknya mengotrol perlintasa itu," kata kantor tersebut.

"Menurut perjanjian, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengelilingi perlintasan itu dan tidak ada yang bisa melewatinya tanpa pengawasan dan izin sebelumnya dari IDF dan Shin Bet."

Kantor itu berujar manajemen teknis tentang perlintasan itu dijalankan oleh pihak Gaza yang bukan anggota Hamas dan orang-orang yang mengatur pelayanan masyarakat di Gaza sejak perang meletus.

"Pengawasannya atas kerja mereka dijalankan oleh pasukan internasional EUBAM (Misi Bantuan Eropa Eropa di Perlintasan Rafah)."

"Satu-satunya keterlibatan praktis Otoritas Palestina adalah cap paspor, yang menurut perjanjian internasional menjadi satu-satunya yang memungkinkan warga Gazal pergi atau masuk negara lain."

Kata kantor itu, keputusan mengenai pengoperasian perlintasan Rafah akan segera dibuat.

"Dari sudut pandang Israel, yang penting ialah bahwa IDF mengamankan perlintasan itu sehingga tidak ada yang bisa datang dan pergi tanpa pemeriksaan oleh Israel."

Media Israel Maariv menyebut pembicaraan Israel dengan Masir amatlah penting untuk menangani masalah keamanan dan pengawasan di perlintasan Rafah.

(*)