Saudi Menolak Pernyataan Israel Soal Pengusiran Warga Palestina, Itu Melanggar Hukum Internasional

Arab Saudi Tolak Pernyataan Israel Soal Pengusiran Warga Palestina, Itu Melanggar Hukum Internasional

TRIBUNNEWS.COM- Arab Saudi menolak pernyataan Israel soal pengusiran warga Palestina.

Negara Arab dan Muslim lainnya, termasuk Mesir, Yordania, dan Qatar, juga mengutuk pernyataan Benjamin Netanyahu, menganggapnya sebagai langkah provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Kabinet Saudi telah "dengan tegas" menolak pernyataan Israel terkait pengusiran rakyat Palestina, menegaskan kembali pendiriannya yang tegas terhadap perjuangan Palestina. 

Keputusan tersebut diumumkan setelah sidang Kabinet yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, di mana para menteri membahas perkembangan regional dan internasional.

Menurut Saudi Press Agency , Kabinet menegaskan kembali "sentralitas perjuangan Palestina bagi Arab Saudi" dan menggarisbawahi bahwa "perdamaian abadi hanya dapat dicapai melalui penerimaan prinsip hidup berdampingan secara damai melalui solusi dua negara."

Penolakan Arab Saudi ini menyusul pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa warga Palestina dapat direlokasi ke wilayah Saudi sebagai bagian dari restrukturisasi regional yang lebih luas. 

Kementerian Luar Negeri Saudi dengan tegas menolak usulan ini, dan mengutuk "Israel" karena berupaya menyembunyikan "kejahatan sistemik yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap warga Palestina, termasuk pembersihan etnis."

Pejabat Saudi menekankan bahwa pemindahan paksa warga Palestina tidak dapat diterima, dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan merusak upaya untuk mencapai stabilitas regional.

Reaksi Internasional

Arab Saudi tidak sendirian dalam kritiknya. Negara-negara Arab dan Muslim lainnya, termasuk Mesir, Yordania, dan Qatar, juga mengecam pernyataan Netanyahu, menganggapnya sebagai langkah provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam segala usulan pengusiran paksa warga Palestina.

Pejabat Saudi telah berulang kali menekankan bahwa penyelesaian yang komprehensif dan adil terhadap masalah Palestina harus didasarkan pada hukum internasional dan kerangka diplomatik yang mapan, termasuk Prakarsa Perdamaian Arab, yang membayangkan apa yang disebut solusi "dua negara" sebagai landasan perdamaian di Timur Tengah.

Trump Dorong AS Kendali Atas Gaza

Sebelumnya hari ini, Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan penting dengan Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih, di mana ia menguraikan rencana kontroversial untuk kendali AS atas Gaza.

Selama pertemuan tersebut, Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali Gaza, membenarkan tindakan tersebut dengan menyatakan, 

"Di bawah otoritas AS." Ia lebih lanjut menyatakan bahwa warga Palestina  akan hidup dengan aman di lokasi lain selain Gaza," mengisyaratkan kemungkinan pengungsian ke Mesir atau Yordania.