Satgas DOGE: Kritik terhadap Tim Efisiensi Elon Musk

Tim DOGE secara teknis tidak terdiri dari pegawai negeri sipil. Mereka adalah pegawai pemerintah 'khusus' yang dapat bekerja 130 hari per tahun untuk pemerintah dan tunduk pada aturan etika dan konflik kepentingan. Selama waktu tersebut, mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Pimpinan senat minoritas dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, Selasa pekan lalu, menuduh Musk telah menjalankan "pemerintahan bayangan” dan mengatakan bahwa, "DOGE tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan pengeluaran, menghentikan program, atau mengabaikan hukum federal.”

Analis Brookings, Anderson, memiliki pandangan yang sama: "Kami melihat pemerintahan Trump mengambil berbagai tindakan yang melanggar dan kemungkinan besar melangkahi gagasan konvensional tentang batas-batas hukum.” Anderson percaya bahwa tindakan melanggar tersebut akan kalah di pengadilan.

Tindakan apa saja yang telah diambil terhadap DOGE?

Sementara itu, beberapa gugatan hukum telah diajukan ke pengadilan. Pada hari Kamis lalu, serikat pegawai negeri sipil dan Kementerian Luar Negeri mengajukan keberatan atas "pembongkaran praktis” USAID. Keesokan harinya, diumumkan bahwa sembilan dari sepuluh pekerjaan di lembaga pemerintahan tersebut akan dipangkas. Hakim yang bertanggung jawab, Carl Nichols, yang juga ditunjuk oleh Trump, kini telah menghentikan kasus ini untuk sementara waktu. Seorang hakim distrik AS lainnya turut menghentikan sementara rencana pemerintahan Trump untuk "merumahkan” pegawai negeri sipil di semua bagian pemerintahan sebagai bagian dari "program pesangon".

Senin lalu, beberapa organisasi pegawai negeri, karyawan dan pensiunan telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Washington D.C. karena Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, telah memberikan persetujuan untuk mengakses Departemen Keuangan kepada DOGE. Akibatnya, satgas tersebut dapat mengakses berbagai informasi sensitif.

Pada hari Rabu, berbagai serikat pekerja serta institut kebijakan ekonomi mengajukan gugatan untuk mencegah satgas DOGE mengakses sistem informasi Kementerian Tenaga Kerja Federal. Namun, hakim yang bertanggung jawab menolaknya gugatan tersebut pada hari Jumat.

Mengapa DOGE begitu penting bagi Trump?

Trump dan Partai Republik telah lama ingin merampingkan administrasi. Namun, para pengamat berpendapat bahwa langkah-langkah DOGE bisa jadi hanya untuk menciptakan aparat yang lebih setia terhadap Trump. Peneliti regulasi, Nober mengatakan bahwa "Terlepas dari benar atau salahnya kebijakan ini, saya rasa pemerintah merasa banyak aparatur negara yang menentang inisiatif yang dikeluarkan Trump.” Trump turut menegaskan bahwa ia menginginkan birokrat yang loyal untuk menjalankan agenda pemerintahannya.

"Jika tujuan pemerintah adalah untuk membuat para pegawainya merasa tidak nyaman dan tidak yakin dengan status kepegawaian jangka panjang mereka, maka pemerintahan ini telah berhasil melakukannya,” kata Nober.

Bagi pakar dari Brookings, Anderson, pemerintahan Trump seharusnya dapat menghindarai kesalahan dengan mudah. Bagaimanapun juga, sesuatu yang efektif di sektor swasta memiliki risiko besar di sektor publik: "Begitu sistem pemerintahan runtuh, tidak mudah menyatukannya kembali,” kata Anderson. "Hingga bisa membangun dan menjalankannya sistem itu kembali, akan ada banyak orang yang menderita.”