Satgas DOGE: Kritik terhadap Tim Efisiensi Elon Musk

Kurang dari seminggu setelah dibentuknya Satuan Tugas Department of Government Efficiency (ed. Departemen Efisiensi Pemerintah) atau DOGE oleh Presiden AS, Donald Trump, satgas ini mendapatkan akses masuk ke sistem birokrasi badan-badan federal AS untuk kemudian merombaknya.

Sebagai respon atas kewenangan tidak terbatas yang dimiliki satgas tersebut, Partai Demokrat, serikat pekerja, kelompok sipil dan non-pemerintah telah mengajukan tuntutan hukum.

Awal pekan ini, Partai Demokrat menyampaikan kekhawatiran mendalam kepada Trump atas tindakan anggota DOGE yang mendesak masuk fasilitas pemerintah federal untuk mengakses ruang rahasia dan data serta sistem informasi pemerintah yang sensitif.

Mereka memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko yang sangat besar bagi keamanan nasional dan privasi serta kebebasan sipil warga Amerika.

Selain itu, pernyataan DOGE bahwa dana bantuan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) harus dikurangi secara besar-besaran juga mendapat kritik keras.

Namun, kekuasaan praktis dan hukum apa yang sebenarnya dapat dialihkan oleh Trump kepada DOGE?

Apa yang dimaksud dengan DOGE?

Meskipun istilah "departemen” biasanya merujuk pada kementerian, DOGE hanyalah sebuah satuan tugas dibawah Kantor Kepresidenan Trump. Setelah melalui rangkaian panjang proses pengambilan keputusan, paska pelantikan 20 Januari lalu, Trump membentuk satgas ini untuk mengurangi secara drastis jumlah peraturan federal, pengeluaran, dan staf pemerintahan.

Pemimpin satgas tersebut, Elon Musk, mencirikan DOGE dengan mantra "efisiensi dengan cara apa pun”. Akronim DOGE juga mencerminkan mata uang kripto favorit Musk, "Dogecoin”. Pekerjaan Satgas DOGE ini banyak dipromosikan melalui platform media sosial X, yang juga dimiliki oleh Musk.

Menurut majalah teknologi Wired, tim DOGE terdiri dari sejumlah sarjana informatika berusia sekitar 20 tahunan yang terhubung dengan berbagai perusahaan milik Musk. Para kritikus mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim tersebut serta turut mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan menyeluruh terkait faktor kesesuaian dan keamanan. Dan pada akhirnya, kritik ini turut menyerang Musk dan mandat hukum yang diterimanya untuk memimpin satgas tersebut.

Apa yang telah dilakukan DOGE sejauh ini?

DOGE telah berhasil "menembus” berbagai lembaga pemerintah - mulai dari Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, dan Badan Bantuan Pemerintah USAID. Selanjutnya DOGE akan mengakses Departemen Kesehatan utama AS, Medicare dan Medicaid, serta Departemen Energi, yang mengelola program senjata nuklir dan keamanan AS.

Lebih dari 1,2 miliar Dolar AS akan dihemat dari inisiatif diversity, equity, and inclusion-DEI (ed. kerangka kerja untuk keragaman, kesetaraan dan inklusi), demikian halnya dengan kontrak konsultan dan program-program pemerintah di luar negeri. Sebagai bagian dari program kerja yang baru, DOGE menawarkan paket pesangon kepada sekitar dua juta pegawai negeri sipil. Menurut laporan, tiga persen dari mereka telah menerima tawaran tersebut sebelum hakim menghentikannya untuk sementara waktu pada akhir minggu ini.

Korban terbesar dari pemotongan biaya yang dilakukan Musk adalah USAID. Badan bantuan luar negeri AS yang memiliki anggaran lebih dari 40 miliar dolar AS ini mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di seluruh dunia. Badan ini didirikan pada tahun 1961 oleh Presiden John F. Kennedy dan dianggap sebagai bagian penting dari "soft power” AS. Sekarang Trump ingin menghapusnya - juga seluruh Kementerian Pendidikan Federal.

DOGE memang dapat mengusulkan langkah-langkah pemotongan biaya secara drastis, namun bukan berarti Konstitusi turut mengizinkan Presiden secara sepihak menghapuskan lembaga-lembaga yang telah terbentuk seperti USAID dan Departemen Pendidikan: "Biasanya, lembaga-lembaga yang didirikan atas persetujuan Kongres memerlukan keputusan serupa dari Kongres untuk menganulir lembaga tersebut,” ujar Roger Nober, Direktur George Washington Regulatory Studies Center, kepada DW. Nober mengatakan keraguannya bahwa penghapusan lembaga tersebut akan disetujui oleh kongres.

Rintangan hukum apa yang harus dihadapi DOGE?

"Awalnya, DOGE menjadi komite penasihat yang tunduk pada persyaratan spesifik terkait transparansi serta publisitas pertemuannya,” jelas Nober. Namun sekarang, DOGE telah dibentuk sebagai perpanjangan layanan digital pemerintah. Dan hal ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi satuan tugas tersebut.

Menurut Scott R. Anderson dari Lembaga Think Tank Brookings Institution AS, Presiden dapat memberikan akses informasi rahasia, "Pengkategorian informasi biasanya dilakukan melalui keputusan. Jadi jika presiden memutuskan untuk memberikan akses informasi rahasia kepada masyarakat, ia bisa melakukannya,” jelas Anderson kepada DW.