PM Lebanon Nawaf Salam Bentuk Pemerintahan Baru Termasuk Menyertakan Sekutu Mereka, Hizbullah

PM Lebanon Bentuk Pemerintahan Baru Termasuk Sekutu Mereka, Hizbullah

TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Nawaf Salam secara resmi mengumumkan pembentukan pemerintahan baru untuk Lebanon pada 8 Februari, menunjuk 24 menteri dalam kabinetnya, termasuk lima orang yang bersekutu dengan apa yang disebut “duo Syiah” Hizbullah dan Gerakan Amal.

Meskipun ada pernyataan intervensionis dari pejabat Gedung Putih yang mendesak pengecualian Hizbullah dari pemerintahan, perlawanan Lebanon berhasil mendapatkan representasi yang awalnya mereka cari.

“Reformasi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, dan pemerintah akan berupaya memulihkan kepercayaan antara warga negara dan negara,” kata Salam dalam pidato singkat di Istana Baabda setelah pengumuman tersebut. 

"Pemerintah akan bekerja secara harmonis di antara para anggotanya, dan keberagaman tidak akan menjadi sumber gangguan. Saya membayangkan pembentukan negara hukum dan lembaga, dan kami sedang meletakkan dasar bagi reformasi dan penyelamatan. Tidak ada pembentukan pemerintah yang akan memuaskan semua orang, tetapi kami akan bekerja dalam kesatuan," tambah perdana menteri.

Salam juga menekankan bahwa pemerintahnya akan “menyelesaikan implementasi Resolusi [DK PBB] 1701 dan perjanjian gencatan senjata” dengan Israel, dan menekankan bahwa pasukan pendudukan Israel harus “mundur hingga ke jengkal wilayah Lebanon.”

Pejabat Lebanon mengungkapkan bahwa sidang Kabinet pertama akan diadakan pada hari Selasa di Istana Baabda, setelah foto grup resmi.

Keberhasilan pembentukan pemerintahan Salam terjadi satu hari setelah utusan khusus AS untuk Asia Barat Morgan Ortagus menyatakan dalam konferensi pers bahwa Hizbullah tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan Lebanon dan bahwa “pemerintahan terornya” telah “berakhir.”

" Kami telah menetapkan garis merah yang jelas dari AS bahwa mereka tidak akan dapat meneror rakyat Lebanon, dan itu termasuk dengan menjadi bagian dari pemerintah," kata Ortagus saat bersama Presiden Lebanon Joseph Aoun.

Meskipun ada pernyataan intervensionis Washington, kabinet baru negara itu terbagi rata antara sekte Kristen dan Muslim, termasuk lima kementerian yang dipimpin oleh sekutu Hizbullah dan Amal.

Menurut laporan setempat, mereka adalah: Menteri Dalam Negeri Ahmad Hajjar; Menteri Keuangan Yassine Jaber; Menteri Kesehatan Rakan Nasereddine; Menteri Tenaga Kerja Mohammad Haidar; dan Menteri Pengungsi Kamal Chehade.

"Setelah semua ancaman dan kesombongan, [duo Syiah] memasuki pemerintahan dengan kemitraan penuh. Tidak ada satu nama pun yang berubah setelah kata-kata Ortagus, dan duo itu akhirnya menyetujui pengangkatan menteri kelima," kata jurnalis Lebanon Hosam Matar melalui media sosial, merujuk pada perselisihan yang dilaporkan antara Salam dan partai-partai Syiah mengenai perwakilan mereka dalam pemerintahan.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor presiden Lebanon, anggota kabinet baru “nonpartisan,” dan pemerintahan Salam dibentuk “berdasarkan kompetensi, pengalaman, spesialisasi, CV, dan reputasi baik.”

Pembentukan kabinet hari Sabtu juga menandai berakhirnya pemerintahan sementara perdana menteri yang menjabat lama Najib Mikati .

Setelah pemilihan umum tahun 2022, Lebanon terjebak dalam kebuntuan presidensial selama bertahun-tahun.

Kebuntuan ini berakhir akhir tahun lalu setelah penerapan kesepakatan gencatan senjata sepihak dengan Israel.

Di bawah tekanan besar AS dan Teluk, parlemen Lebanon memilih mantan komandan angkatan bersenjata Joseph Aoun sebagai Presiden.

Ia memilih mantan kepala hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) Nawaf Salam untuk memimpin pemerintahan sebagai Perdana Menteri.

SUMBER: THE CRADLE