Respons Kelompok Yahudi hingga Muslim Tanggapi Rencana Trump Ingin Ambil Alih Gaza

Dewan Hubungan Amerika-Islam menyatakan  Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan Amerika Serikat.

"Seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak mungkin. Jika rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan citra dan kedudukan internasional bangsa kita yang tersisa."

Organisasi Kerja Sama Islam menilai bahwa rencana Trump berkontribusi terhadap konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial, dan perampasan tanah Palestina dengan paksa.

"Ini yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.”

Netanyahu Lirik Arab Saudi

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, Arab Saudi memiliki cukup tanah untuk memberikan Palestina sebuah negara.

"Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi ; mereka punya banyak tanah di sana," katanya, dikutip dari The Jerusalem Post.

Dalam wawancara dengan Channel 14 pada hari Kamis (6/2/2025), Netanyahu ditanya tentang syarat normalisasi Palestina.

Netanyahu mengatakan tidak akan membuat perjanjian yang akan membahayakan Israel.

"Terutama bukan negara Palestina. Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina, dan lihat apa yang kita dapatkan – pembantaian terbesar sejak Holocaust," kata perdana menteri.

Wawancara tersebut dilakukan selama kunjungan Netanyahu ke Washington, yang diawali dengan konferensi pers bersama dengan Presiden AS Donald Trump di mana presiden mengumumkan rencananya agar AS mengendalikan Jalur Gaza.

Selain itu, keduanya membahas potensi normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.

"Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya mungkin, saya pikir itu akan terjadi," katanya.

Namun, segera setelah konferensi pers, Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan tidak akan membahas hubungan dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina.

Awal minggu ini, sejumlah pejabat Israelmengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa mereka khawatir Netanyahu akan bersedia mengakhiri perang di Gaza dan menunda aneksasi Tepi Barat demi memajukan kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi.

Para pejabat khawatir bahwa perdana menteri akan menggunakan penundaan aneksasi sebagai kompromi.

Baca juga: Irlandia Diusulkan Jadi Lokasi Pindahan Warga Gaza, Menhan Israel: Wajib Secara Hukum