Abaikan Larangan Netanyahu, UNRWA Lanjutkan Misi Bantu Pengungsi Gaza dan Tepi Barat

Pasalnya, UNRWA merupakan kelompok bantuan kemanusiaan utama di Gaza.

Bersama dengan Bulan Sabit Merah Palestina, UNRWA menangani hampir semua distribusi bantuan PBB yang masuk ke wilayah tersebut.

Badan ini setidaknya memiliki 11 pusat distribusi makanan untuk satu juta orang di Gaza.

Badan ini juga ikut membantu pelaksanaan vaksinasi polio darurat untuk melindungi warga Gaza dari penyebaran virus menular yang menyebabkan kelumpuhan. 

Apabila operasi UNRWA dihentikan, kemungkinan besar akan menyebabkan runtuhnya kemanusiaan internasional di Jalur Gaza, operasi yang menjadi tulang punggung UNRWA

Hal ini juga akan menyebabkan runtuhnya layanan-layanan penting yang disediakan oleh UNRWA di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan sanitasi.

Baca juga: Baznas RI Melalui UNRWA Salurkan Bantuan Rp 7 Miliar untuk Pengungsi Palestina

UNRWA Banjir Bantuan

Kendati kehadiran UNRWA dikecam Israel, namun beberapa investor tetap menyalurkan bantuan agar UNRWA bisa terus beroperasional.

Baru-baru ini pemerintah Norwegia menyumbang 24 juta dolar AS kepada UNRWA, badan PBB yang membantu mengurus pengungsi Palestina. 

Tahun lalu, Swedia dan Kanada mengatakan mereka akan melanjutkan pembayaran bantuan ratusan juta dolar kepada UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

Tak seperti negara lainnya, Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat justru terisolasi dalam mendukung keputusan Israel untuk melarang UNRWA.

Dorothy Shea, Kuasa Usaha Ad Interim AS untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa AS "mendukung pelaksanaan" keputusan Knesset Israel untuk melarang operasi badan PBB bagi pengungsi Palestina di wilayah yang diduduki Israel.

Meski UNRWA memiliki mandat dari Majelis Umum PBB, Shea mengklaim bahwa "keputusan Israel untuk menutup kantor UNRWA di Yerusalem pada 30 Januari adalah keputusan kedaulatan Israel."

Shea juga mengklaim bahwa UNRWA bukanlah "satu-satunya opsi untuk menyediakan bantuan kemanusiaan di Gaza" dan menuduh badan PBB tersebut memiliki "hubungan dengan teroris."

(Tribunnews.com/Namira)