Pakistan Hadapi Tantangan Implementasi Pinjaman Rp323 Triliun dari Bank Dunia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Dunia telah menyepakati paket pinjaman senilai USD20 miliar atau setara Rp323 triliun untuk Pakistan dalam membantu negara tersebut mengatasi berbagai masalah perekonomian.

Dalam editorial terbaru kantor berita ANI dan dikutip Times of Oman, Selasa (28/1/2025), disebutkan ada sejumlah tantangan serius perihal implementasi Pakistan atas pinjaman dari Bank Dunia tersebut. 

Secara khusus, tantangannya berkutat pada konflik politik serta memburuknya situasi keamanan di dua provinsi Pakistan, yakni Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa.

Saat Pakistan bergembira dengan paket pinjaman USD20 miliar itu, banyak pihak menyampaikan komentar terkait pinjaman itu. 

Bank Dunia telah mengidentifikasikan 9 risiko terkait fasilitas pinjaman yang dikemas dalam Kerangka Kemitraan Negara (CPF). 

Bank Dunia mengidentifikasikan 6 dari 9 risiko sebagai hal yang sangat substansial, yakni terkait politik, tata kelola pemerintah, makro ekonomi, dan aspek kerentanan. Aspek ekonomi Pakistan yang tengah terpukul menjadi perhatian khusus, mengingat Bank Dunia membatalkan pinjaman sebesar USD500 juta untuk program energi ramah lingkungan. 

Awalnya dimaksudkan untuk mendukung inisiatif energi berkelanjutan Pakistan, pinjaman tersebut dicabut setelah Pakistan gagal memenuhi persyaratan utama, termasuk revisi perjanjian pembelian listrik di bawah Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC).

Merujuk pada November 2024, Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti kekurangan pajak dan keterlambatan dalam mendapatkan pinjaman luar negeri di Pakistan, serta permasalahan lainnya.

Hal tersebut menjadi tantangan dalam melaksanakan program pinjaman tiga tahun senilai USD7 miliar yang disetujui pada Juli.

Mengingat buruknya rekam jejak Pakistan dalam memenuhi persyaratan berbagai paket pinjaman, terdapat konsensus bahwa pinjaman Bank Dunia yang baru kemungkinan besar akan mengalami penundaan, revisi, atau kemungkinan pembatalan dalam beberapa bulan mendatang.

Kemiskinan di Pakistan

Dalam temuannya baru-baru ini, Bank Dunia mencatat pengalamannya dari CPF sebelumnya untuk Pakistan yang mencakup periode 2015 hingga 2024. Bank Dunia mengatakan bahwa sumber daya harus dialokasikan secara strategis dan selektif dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang, menghindari keterlibatan sempit dan tidak menguntungkan tanpa program yang konsisten. 

Selain itu, sering terjadinya pembalikan reformasi telah menggarisbawahi perlunya penggunaan instrumen sesuai yang menggabungkan reformasi kebijakan dengan investasi jangka panjang yang sebagian besar tidak dapat diubah untuk mempertahankan reformasi tersebut.

Meski Bank Dunia telah mengusulkan “pendekatan seluruh negara” yang mencakup berbagai tingkatan dan sektor federasi, Pakistan menghadapi risiko politik dan tata kelola signifikan yang dapat menghambat implementasi program dan menyebabkan kurangnya kesinambungan arah kebijakan.

Risiko berlanjutnya rekam jejak ini cukup tinggi. Episode baru peningkatan ketegangan politik dapat menyebabkan pengambilan kebijakan yang tidak berkelanjutan secara fiskal, khususnya terkait subsidi energi dan pengecualian pajak. Koordinasi yang sulit dan seringkali posisi kebijakan yang tidak koheren antara pemerintah federal dan provinsi di Pakistan memperburuk risiko-risiko ini.

Terlebih lagi, di bawah pemerintahan koalisi yang dipimpin Shehbaz Sharif di Islamabad, kesenjangan antara pusat dan provinsi semakin dalam.