Kepala Dewan Metula Sebut Gencatan Senjata dengan Lebanon Sebagai 'Kesepakatan Penyerahan Diri'

Kepala Dewan Metula Sebut Gencatan Senjata dengan Lebanon Sebagai 'Kesepakatan Penyerahan Diri'

TRIBUNNEWS.COM- Pernyataan David Azoulay menggemakan meningkatnya rasa frustrasi di kalangan pejabat Israel yang memandang gencatan senjata sebagai bentuk penyerahan diri kepada Hizbullah.

Saluran KAN 11 Israel melaporkan pada hari Senin bahwa David Azoulay, kepala Dewan Metula, menyuarakan kritik keras terhadap perjanjian gencatan senjata baru-baru ini dengan Lebanon, yang menyebutnya merugikan keamanan "Israel". 

Azoulay menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menandatangani "perjanjian penyerahan diri" dengan Hizbullah, dengan mengklaim bahwa hal itu akan memungkinkan kelompok tersebut membangun kembali kekuatannya dan menimbulkan ancaman yang lebih besar di masa mendatang.

Azoulay memperingatkan implikasi jangka panjang dari kesepakatan tersebut, dengan menyatakan, "Penduduk Kfarkela, Adaisseh, Khiam, dan desa-desa selatan lainnya akan kembali, membangun kembali rumah mereka, tumbuh lebih kuat lagi, dan melaksanakan 7 Oktober lainnya di utara."

Perjanjian gencatan senjata, yang ditengahi oleh mediator internasional, mencakup ketentuan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan dan relokasi pejuang Hizbullah di utara Sungai Litani. 

Namun, implementasi kesepakatan tersebut menghadapi rintangan yang signifikan, karena laporan menunjukkan kehadiran Israel yang terus berlanjut dan kekerasan terhadap warga sipil Lebanon yang berusaha kembali ke rumah mereka. 

Untuk hari kedua berturut-turut, penduduk Lebanon selatan, yang didukung oleh Angkatan Bersenjata Lebanon, telah menghadapi agresi Israel untuk merebut kembali desa dan kota mereka.

Pernyataan Azoulay menggemakan rasa frustrasi yang semakin meningkat di kalangan pejabat Israel yang memandang gencatan senjata sebagai bentuk penyerahan diri kepada Hizbullah. 

Banyak yang percaya bahwa kesepakatan itu tidak akan banyak membantu mencegah Perlawanan untuk mendapatkan kembali pijakannya di selatan, yang berpotensi menjadi pemicu konflik di masa mendatang.

Meskipun adanya kritik ini, warga sipil Lebanon terus berupaya untuk kembali ke rumah dan membangun kembali kehidupan mereka, yang mencerminkan ketahanan masyarakat yang terkena dampak agresi dan pengungsian selama bertahun-tahun.

Sebelumnya pada hari itu, Gedung Putih mengumumkan bahwa gencatan senjata akan diperpanjang hingga 18 Februari 2025.

SUMBER: AL MAYADEEN