Pemimpin Baru Suriah akan Privatisasi Minyak, Kapas, dan Pelabuhan untuk Meningkatkan Perekonomian

Pemimpin Baru Suriah akan Privatisasi Minyak, Kapas, dan Pelabuhan untuk Meningkatkan Perekonomian

TRIBUNNEWS.COM-  Dalam upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi Suriah, pemerintah yang baru dibentuk telah meluncurkan rencana komprehensif untuk memprivatisasi perusahaan milik negara dan menarik investasi asing dan lokal.

Pengumuman tersebut datang dari Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani, yang memberikan gambaran mendalam tentang reformasi selama wawancara pertamanya dengan media internasional, yang diterbitkan di Financial Times .

Pemerintah juga tengah menjajaki kemitraan publik-swasta untuk merehabilitasi jalan raya, bandara, dan rel kereta api.

Pemerintah bermaksud memprioritaskan privatisasi industri yang penting bagi ekonomi Suriah, termasuk produksi minyak, kapas, dan furnitur.

Al-Shaibani menguraikan visi pemerintahan, yang berpusat pada penciptaan kerangka hukum yang akan mendorong investor asing sekaligus memberi insentif kepada ekspatriat Suriah untuk berinvestasi kembali di negara tersebut.

Ia mengatakan, "Perlu ada undang-undang dan pesan yang jelas untuk membuka jalan bagi investor asing, dan untuk mendorong investor Suriah kembali ke Suriah."

Mengakui kerusakan parah infrastruktur akibat konflik bertahun-tahun, pemerintah juga menjajaki kemitraan publik-swasta untuk merehabilitasi jalan raya, bandara, dan rel kereta api.

Namun, Al-Shaibani memperingatkan bahwa mencari pembeli untuk aset-aset ini mungkin sulit, karena banyak yang rusak. Meskipun demikian, kemitraan ini dipandang sebagai langkah penting untuk mendorong investasi dalam infrastruktur penting.

Jalan menuju rekonstruksi

Strategi ekonomi ini mengikuti perubahan dramatis dalam lanskap politik Suriah. Pada tanggal 8 Desember, pasukan oposisi merebut Damaskus, yang menyebabkan pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, yang sejak saat itu mencari suaka di Rusia.

Perdana Menteri Sementara Mohammed al-Bashir, yang sebelumnya berafiliasi dengan pemerintahan oposisi yang berpusat di Idlib, telah mengambil alih dan mengumumkan bahwa pemerintahan transisi akan tetap berlaku hingga Maret 2025.

SUMBER: AL MAYADEEN