Krisis Korea
Dihujani 200 Lembar Pertanyaan Selama Interogasi 2,5 Jam, Yoon Suk Yeol Gunakan Hak Diam
Yoon Suk Yeol Dihujani 200 Halaman Pertanyaan tapi Memilih Bungkam dan Klaim Penyelidikan Ilegal, Surat Perintah Penahanan Tidak Sah.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Setelah ditangkap, Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menjalani interogasi yang berlangsung selama 2,5 jam pada Rabu (15/1/2025).
Yoon dihujani dengan lebih dari 200 lembar pertanyaan terkait dengan keputusannya memberlakukan darurat militer, yang dia umumkan pada Selasa (3/12/2024).
Presiden Korsel ini telah diskors sejak Sabtu (14/12/2025) lalu.
Dia ditangkap dikediaman resmi presiden di Hannam-dong, Seoul pada pukul 10.33 waktu setempat.
Yoon lantas dibawa ke Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) di Gwacheon, Provinsi Gyeonggi, untuk menjalani interogasi.
Dikutip dari Chosun dan The Korea Herald, interogasi dimulai sekitar pukul 11:00 pagi di Ruang 338.
Ruangan interogasi tersebut dilengkapi dengan peralatan perekaman video untuk wawancara.
Namun Yoon menolak penggunaan perekaman video, sehingga sesi pertama tidak terekam.
200 Halaman Pertanyaan
Penyidik menyiapkan lebih dari 200 halaman pertanyaan untuk diajukan kepada Yoon.
Pertanyaan-pertanyaan ini berfokus pada beberapa isu penting.
Baca juga: Kronologi Pemakzulan dan Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
Antara lain seperti proses penerapan darurat militer yang mendadak, perintah Yoon untuk mengerahkan pasukan ke Komisi Pemilihan Umum Nasional, serta langkah-langkah yang diambil untuk menggagalkan pemungutan suara parlemen yang membatalkan darurat militer tersebut.
Selama sesi interogasi yang berlangsung antara pukul 11:00 hingga 13:30, Yoon memilih untuk menggunakan hak diam.
Jadi Yoon Suk Yeol tidak menjawab pertanyaan apapun yang diajukan penyidik.
Yoon mengonfirmasi bahwa ia menggunakan haknya untuk tetap diam.
Hak diam ini merupakan hak konstitusional yang dimiliki sebagai tersangka dan terdakwa.
Klaim Penyelidikan Ilegal, Surat Perintah Penahanan Tidak Sah
Selama interogasi, Yoon kembali menegaskan klaimnya bahwa penyelidikan ini ilegal.
Dalam sebuah pesan video yang dirilis setelah penangkapannya, ia mengulang pendapat bahwa surat perintah penahanannya juga tidak sah.
Selain itu, dalam pertemuan langsung dengan penyidik, Yoon menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
Meskipun CIO memberikan bekal makan siang untuk Yoon selama proses interogasi, tidak diketahui apakah bekal tersebut dikonsumsi.
Proses Hukum Selanjutnya
Penyidik memiliki waktu 48 jam untuk memutuskan apakah akan memperpanjang penahanan Yoon.
Setelah 48 jam, mereka harus mengajukan surat perintah penahanan resmi kepada pengadilan untuk memperpanjang penahanan selama 20 hari.
Para ahli hukum memperkirakan bahwa CIO kemungkinan akan mengajukan permohonan untuk memperpanjang penahanan tersebut jika ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan.
Jika permohonan tersebut disetujui, Yoon akan tetap ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, hingga penyelidikan lebih lanjut selesai.
Jika pengadilan menolak permohonan tersebut, Yoon akan dibebaskan.
Cetak Sejarah sebagai Presiden Pertama yang Ditangkap
Penyelidikan ini mengingatkan pada kasus mantan Presiden Park Geun-hye yang juga ditahan pada 2017.
Jika CIO mengajukan surat perintah penahanan dan pengadilan menyetujuinya, Yoon akan menghadapi penyelidikan lebih lanjut yang dapat memperpanjang masa penahanannya.
Penangkapan dan interogasi Presiden Yoon ini menandai momen bersejarah dalam politik Korea Selatan.
Yoon menjadi presiden pertama yang sedang menjabat yang ditahan di negara tersebut.
Keputusan-keputusan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan dapat memiliki dampak besar pada lanskap politik dan hukum negara itu.
Kronologi Pemakzulan dan Penangkapan Yoon Suk Yeol
Pada Selasa (3/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer pertama di Korea Selatan sejak 1979.
Dikutip dari Korea JoongAng Daily, Yoon menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi kelompok yang dianggap mengancam stabilitas negara, namun banyak pihak melihatnya sebagai usaha untuk mengatasi krisis politik internal.
Dalam pidatonya, Yoon mengkritik Majelis Nasional yang banyak mengajukan usulan pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.
Keputusan tersebut menuai protes besar-besaran di parlemen.
Hanya sehari setelah pengumuman, Majelis Nasional membatalkan keputusan Yoon karena dinilai berpotensi merusak demokrasi.
Parlemen kemudian mengajukan pemakzulan terhadap Yoon, menuduhnya melakukan pemberontakan dengan menghalangi hak konstitusional anggota parlemen untuk melakukan pemungutan suara.
Pemakzulan Yoon disetujui dengan suara mayoritas: 204 setuju, 85 menolak, dan 3 abstain.
Pada Jumat (3/1/2025), setelah Yoon mengabaikan tiga panggilan untuk diinterogasi, tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mencoba menangkapnya.
Upaya tersebut terhenti karena kebuntuan antara pengawal presiden dan pihak penyidik di kediaman resmi presiden.
Pada Selasa (7/1/2025), setelah negosiasi panjang, penangkapan berhasil dilakukan.
Yoon dibawa ke kantor CIO untuk interogasi dan diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul, Uiwang, Gyeonggi.
Pemerintah Korea Selatan, melalui Penjabat Presiden Choi Sang Mok, menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kekerasan selama pelaksanaan penangkapan Yoon akan dimintai pertanggungjawaban.
Insiden ini menimbulkan ketegangan antara pihak penyidik dan Dinas Keamanan Presiden yang membangun barikade untuk menghalangi penangkapan.
Choi menekankan pentingnya menegakkan supremasi hukum dan ketertiban, serta komitmen pemerintah untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.