Pemerintahan Transisi Suriah: Murhaf Abu Qasra Duduki Posisi Kunci sebagai Menteri Pertahanan

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah transisi Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh senior dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebagai Menteri Pertahanan.

Penunjukan ini diumumkan melalui sumber resmi pada Sabtu, 21 Desember 2024, dan menjadi langkah signifikan dalam pemerintahan sementara yang dibentuk setelah penggulingan Bashar al-Assad.

Siapa Murhaf Abu Qasra?

Murhaf Abu Qasra, yang dikenal dengan nama samaran Abu Hassan, merupakan komandan senior HTS yang berperan aktif dalam kampanye militer untuk menggulingkan Assad.

Pembentukan Pemerintahan Baru

Dalam pertemuan yang diadakan pada hari yang sama, pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa, juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani, membahas pembentukan lembaga militer baru di Suriah dengan berbagai faksi bersenjata.

Abu Qasra terlihat hadir di samping Sharaa dalam foto-foto yang dirilis oleh kantor berita negara, SANA.

Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi dengan melibatkan mantan anggota faksi bersenjata dan perwira yang membelot dari tentara Assad.

"Saya akan memimpin pemerintahan transisi selama tiga bulan," kata PM Bashir, meskipun rencana setelah periode tersebut belum diumumkan.

Penunjukan Menteri Luar Negeri

Sebagai bagian dari restrukturisasi pemerintahan, Asaad Hassan al-Shibani juga ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri.

Seorang sumber pemerintah menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang mendukung perdamaian dan stabilitas.

Komitmen HTS Merekonstruksi Suriah

Dalam konteks ini, Ahmed al-Sharaa menegaskan fokus HTS adalah pada rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Suriah.

Ia menyatakan, "Suriah bukan ancaman bagi dunia," dan meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada negara tersebut dicabut.

Sharaa menambahkan, "Sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama, dan korban serta penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama."

Ia juga menegaskan bahwa HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris, mengeklaim bahwa kelompoknya tidak menyerang warga sipil.

Dalam wawancara dengan BBC, Sharaa menyoroti pentingnya pendidikan, terutama bagi perempuan, di wilayah yang dikuasai HTS.

"Kami memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun," ujarnya, menambahkan bahwa lebih dari 60 persen mahasiswa adalah perempuan.

Ia juga menyebutkan bahwa akan ada komite ahli hukum untuk merumuskan konstitusi baru bagi Suriah, yang harus dipatuhi oleh setiap penguasa atau presiden.

Dengan sikap yang tenang, Sharaa berusaha memberikan jaminan bahwa HTS telah bertransformasi dan tidak lagi terikat pada masa lalu ekstremisnya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).