Anies Baswedan menanti restu Megawati untuk bertarung di Pilkada Jakarta - Apakah wajib jadi kader PDIP?

"Ini pun memberikan napas lebih panjang bagi PDIP dan Anies untuk bisa terlibat di pilkada."

"Dan bisa jadi situasi yang sama teraplikasi di banyak daerah lain, karena KIM Plus enggak hanya di wilayah besar kayak Jawa Tengah, Jakarta, tapi hampir di banyak wilayah bahkan kabupaten/kota."

Seberapa besar peluang Anies maju dalam pilkada Jakarta?

Aisah Putri Budiatri menilai peluang PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur untuk bertarung di pilkada Jakarta masih 50:50.

Ini karena ada beberapa pertimbangan: antara ingin betul-betul menang mutlak atau masih dibayang-bayangi peristiwa kekalahan pilkada Jakarta tahun 2017.

Jika PDIP berkeinginan untuk mempertahankan atau mengembalikan posisi strategisnya di level nasional dengan memenangkan Jakarta, maka sosok Anies Baswedan menjadi krusial alias penting, kata Aisah.

Sebab bagaimana pun, katanya, tak bisa dipungkiri bahwa elektabilitas Anies paling tinggi di antara lawan-lawannya yang lain.

Hal itu merujuk pada survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang menunjukkan dukungan warga Jakarta terhadap Anies mencapai 42,8%, unggul 8% jika berhadapan dengan Ridwan Kamil yang mendapatkan 34,9%.

"Begitu pun Anies melihat hanya punya peluang lewat PDIP, dia juga harus punya dukungan dong di kursi parlemen jika terpilih. Jadi partai parlemen tetap perlu buat siapa pun."

"Ini yang membuat PDIP jadi kunci buat Anies."

Namun Aisah meyakini keputusan apakah PDIP bakal mengusung Anies tidak akan berjalan mulus-mulus saja.

Dinamika internal PDIP, apalagi mengingat kekalahan kadernya Basuki Tjahaja Purnama di pilkada tahun 2017 dan secara tak langsung meruntuhkan "kesombongan PDIP" yang sedang di berada atas angin kala itu, pasti masih membayang-bayangi beberapa pihak untuk bisa menerima Anies.

Belum lagi, pertimbangan presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menjalin relasi yang baik dengan partai-partai lain demi kelangsungan pemerintahannya ke depan.

"Ketika PDIP mengusung Anies Baswedan yang pasti berhadapan dengan KIM Plus, akan membuat jarak makin renggang antara Prabowo dengan Megawati."

"Apalagi Anies bukan orang PDIP, yang dikhawatirkan akan jadi Jokowi jilid 2."

Itu mengapa, baginya, semua bergantung pada tujuan utama PDIP.

PDIP: Anies masuk dalam short list

“Saya mengikuti proses. Kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI-P menyampaikan kepada saya dan itu semua menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum [Megawati Soekarnoputri],” kata Anies Baswedan kepada wartawan, Minggu (25/08).

Anies juga mengaku dirinya menunggu kepastian tentang apa yang disebutnya sebagai rencana pertemuan dengan Megawati.

Saat ditanya tentang kemungkinan dia bergabung sebagai anggota atau kader PDI Perjuangan, Anies tidak menjawab secara terbuka.

"Pokoknya kita lihat perjalanan nanti," kata Anies di Jakarta, Minggu (25/08).

Dia mengaku akan mempelajari terlebih dahulu nilai-nilai yang dianut PDI Perjuangan, utamanya pemikiran Sukarno.

“Saya sekarang belajar dulu, pelajari dulu serta titipan yang tadi bisa saya pahami dengan baik dan bisa diskusikan dengan baik,” ungkap Anies.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah membenarkan bahwa kepastian Anies Bawesdan untuk dicalonkan dalam Pilkada Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau untuk calon gubernur DKI Jakarta sampai saat ini keputusan masih dipertimbangkan Bu Megawati Soekarnoputri," ujar Ahmad Basarah kepada wartawan, Minggu (25/08).

Saat ditanya apakah Anies akan dipasangkan dengan Rano Karno, Ahmad menjelaskan hal itu menjadi kewenangan Megawati.

Rano Karno disebutnya sebagai salah satu kandidat calon gubernur Jakarta. Ada pula nama-nama lain, seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok serta Andika Perkasa.

Dihubungi BBC News Indonesia, politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, mengakui nama Anies Baswedan masuk dalam "short list".

Dia menyebut peluang Anies "cukup besar" menjadi calon gubernur sehingga tinggal menunggu proses pematangan saja.

Sebelumnya, Anies bertemu pimpinan DPD PDI Perjuangan di kantornya, Sabtu (24/08) sore.

Usai pertemuan, Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Ady Wijaya, menyebut pertemuan itu sebagai langkah awal dukungan PDI-P kepada Anies. Walaupun keputusan final tetap berada di tangan DPP, kata Ady.

Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengatakan dalam pertemuan itu mereka membahas soal kesamaan pemahaman dan visi misi untuk membangun Jakarta.

Namun demikian, belum ada keputusan apa pun terkait pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, kendati klaimnya "sudah ada gambaran positif".

Gambaran positif yang dimaksud yakni adanya kecocokan antara PDIP dengan Anies Baswedan secara ideologi partai, sehingga tinggal menunggu proses di internal PDIP yang sedang berjalan, sambung Angga ketika dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (25/08).

"Intinya PDIP punya misi di Jakarta bagaimana dari Anies, dan enggak ada masalah. Seperti yang disampaikan Pak Hasto misalnya masalah tata ruang, keberpihakan pada rakyat kecil, dan Pak Anies sudah mengerjakan itu."

"Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara PDIP dan Pak Anies. Itu aja sih yang diobrolin kemarin, mencocokkan hal-hal tersebut dan alhamdulilah tidak ada masalah."

Dan ketika ditanya apakah Anies Baswedan akan "dimerahkan" dengan menjadi kader PDIP, Angga mengatakan "Anies terbuka dengan pilihan itu selama memang diperlukan".

Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menyebut nama Anies Baswedan masuk dalam "short list" dan peluangnya "cukup besar" menjadi calon gubernur.

Proses pematangan, sambungnya, masih berlanjut karena ada hal-hal yang secara ideologis harus disamakan titik tolak narasi dan diksinya.

Yang pasti, klaim Hendrawan, pengumuman nama jagoan yang akan maju dalam pilkada Jakarta "akan segera disampaikan lantaran tenggat waktu segera tiba".

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur mulai Selasa-Kamis atau 27-29 Agustus 2024 mendatang.

Bagaimana dengan kelangsungan koalisi KIM Plus?

Menyikapi perubahan konstelasi politik pilkada usai disahkannya PKPU yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan soal kemungkinan berhadapan dengan Anies Baswedan, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengeklaim Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak akan pecah untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

"Enggak segampang itulah [KIM Plus terpecah], KIM Plus bukan hanya bertujuan sesaat," ujar Dave Laksono lewat pesan singkat kepada BBC News Indonesia, Minggu (25/08).

Deputi Bappilu Partai Demokrat, yang tergabung dalam KIM Plus, Kamhar Lakumani, juga menjelaskan sejak awal sudah ada kesepahaman di antara partai-partai yang bergabung dalam Pilpres 2024 agar "sedapat mungkin terjalin koalisi yang linear antara pilpres dan pilkada".

Akan tetapi, menurutnya, partai-partai dalam koalisi menyadari bahwa konstelasi politik antara pusat dengan daerah berbeda.

Karena itu, sekalipun semua partai berkomitmen untuk sejalan, namun kenyataannya tidak semua bisa seiringan. Terutama di pemilihan kabupaten/kota.

"Tapi untuk daerah-daerah yang menjadi barometer utama, sedapat mungkin berada dalam koalisi yang sama," ucap Kamhar kepada BBC News Indonesia.

"Misalnya untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Jawa Barat, termasuk Jakarta."

Dan meskipun adanya putusan MK yang menyangkut ambang batas parlemen -yang artinya makin banyak partai politik bisa mengajukan kandidatnya sendiri - tapi Demokrat, klaimnya, berkomitmen untuk "tetap istiqomah" dengan KIM Plus, terutama di Pilkada Jakarta.

Tujuannya, kata dia, demi memudahkan pelaksanaan program-program prioritas nasional di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Itu yang jadi semangat partai-partai yang tergabung di KIM Plus."

"Tidak ada kaitannya dengan [pembagian jatah kursi kabinet]."

Kamhar juga menyakini sikap serupa diambil oleh partai-partai koalisi yang baru bergabung seperti NasDem, Partai Keadilan Sejahtara (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketiga partai itu disebut akan tetap solid memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono seperti yang disepakati dalam deklarasi beberapa waktu lalu.

"Kami percaya partai-partai yang kemarin sudah deklarasi dan tandatangan pakta integritas tetap komit."

Saat ditanyakan bagaimana jika Anies Baswedan diusung oleh PDIP dan partai non-parlemen, Kamhar mengatakan "menghormati siapa pun pasangan yang dicalonkan oleh PDIP".

Koalisi KIM Plus pun, katanya, telah sejak awal menyiapkan skenario untuk menang dengan siapa pun kompetitornya.

"Kami optimistis bahwa pasangan calon yang kami usung yang dibutuhkan Jakarta."

Untuk diketahui, parpol yang gabung dalam KIM Plus di antaranya Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Selain itu, ada juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).