Jaksa Israel Tolak Permintaan Benjamin Netanyahu untuk Tunda Kesaksian dalam Kasus Korupsi

Penuntut Israel Tolak Permintaan Netanyahu untuk Tunda Kesaksian dalam Kasus Korupsi

TRIBUNNEWS.COM- Penuntut Israel menolak permintaan Netanyahu untuk menunda kesaksian dalam kasus korupsi.

Jaksa Israel telah menolak permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menunda memberikan kesaksian atas tuduhan korupsinya hingga Maret 2025.

Bulan lalu, pengacara Netanyahu meminta pengadilan menunda tanggal dia akan memberikan kesaksiannya, dengan alasan bahwa dia memerlukan lebih banyak waktu untuk mempersiapkannya sebagai akibat dari manajemennya dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Namun, Kantor Kejaksaan kemarin menanggapi Pengadilan Distrik Yerusalem dan bersikeras agar kesaksian Netanyahu dimulai selambat-lambatnya tanggal 1 November, dengan mengatakan bahwa hal ini akan memberinya cukup waktu untuk bersiap.

Mereka juga berpendapat bahwa penundaan itu berarti pembekuan de facto kasus pidana terhadap perdana menteri selama delapan bulan

“Kepentingan umum yang utama dalam proses [hukum] ini adalah penyelesaian proses pidana dan penetapan putusan, serta perlindungan hak-hak terdakwa dan aturan acara pidana. Keterlambatan penyelesaian proses menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat,” kata Kejaksaan Negeri.

“Pastinya… tidak ada tempat untuk penghentian atau penangguhan persidangan secara de facto,” tambahnya.

Pengadilan Distrik Yerusalem akan mengadakan sidang mengenai permintaan Netanyahu besok dan kemudian memutuskan apakah akan menerimanya.

Netanyahu menghadapi tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan dalam Kasus 1000 dan Kasus 2000, serta tuduhan suap, penipuan dan pelanggaran kepercayaan dalam Kasus 4000.
Dia didakwa empat setengah tahun lalu pada bulan Januari 2020 dan persidangan dimulai pada bulan Mei tahun itu. .

Pihak oposisi menuduh Netanyahu mengikuti kebijakan yang menguntungkan kepentingan pribadinya termasuk memperpanjang perang di Jalur Gaza tanpa batas waktu dengan tujuan menghindari kasus korupsi yang menimpanya dan tetap berkuasa.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR